Bandung, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Rafael Situmorang berharap KPI dan KPID mampu melawan kapitalisme penyiaran dan kepentingan korporasi di bidang penyiaran.
Pernyataan itu disampaikan ketika membuka webinar bertajuk “Penyalahgunaan frekuensi publik untuk kepentingan pribadi” di Universitas Sangga Buana, Bandung, baru-baru ini.
Baca: Presiden Jokowi Tegaskan Selalu Dengar Suara Rakyat
Menurut Rafael, pernyataannya ini didasarkan pada kenyataan bahwa sampai hari ini kondisi penyiaran belum baik. Masih ada tayangan gosip atau kepo yang justru disenangi pemirsa.
“Lembaga penyiaran tidak boleh tunduk pada selera publik agar keberadaban kita meningkat. Kita memang perlu mengedukasi publik. Tapi menyerahkan isi siaran kepada publik, tidak sepenuhnya benar. Karena itu intervensi negara melalui KPI harus dilakukan. Karena KPI punya wewenang mengatur penyiaran dan mengawasinya,” kata Politisi PDI Perjuangan itu
Ia mengaku saat ini tidak lagi mengikuti madzhab yang menyerahkan isi siaran kepada masyarakat, melainkan madzhab yang menyatakan kekuasaan harus bertindak mengaturnya.
Ia mencontohkan betapa memprihatinkan ketika lembaga penyiaran mementingkan bisnisnya saat ada kecelakaan pesawat di Babelan Bekasi, lembaga penyiaran itu tidak ada breaking news.
“TV itu terus aja nayangin perkawinan artis,” kata Rafael mencontohkan.
Baca: Tak Mampu Beri Bansos, Rafael 'Sentil' Ridwan Kamil
Ia menambahkan DPRD mendukung langkah KPID Jawa Barat yang terus kritis dan tak mundur menghadapi penyalahgunaan frekuensi untuk kepentingan pribadi.
Sebelumnya Ketua KPID Jawa Barat Adiyana Slamet menyatakan penegakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) akan terus tegak lurus meski harus dicaci maki karena membela kepentingan publik.
“Kami ini mendapat amanah untuk membela kepentingan publik, khususnya Jawa Barat yang penduduknya mencapai 50 juta orang, dan kami tidak sekadar melayangkan teguran, melainkan sudah melalui kajian mendalam dengan melibatkan pakar,” kata Adiyana.
