Jakarta, Gesuri.id – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengusulkan pemanfaatan sekolah, kantor pemerintah, dan fasilitas publik lainnya sebagai tempat berlindung dengan udara bersih atau Clean Air Shelters bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Usulan tersebut ditujukan untuk mengurangi risiko kesehatan akibat paparan kabut asap, terutama bagi kelompok rentan.
Charles mengatakan, pemerintah tidak perlu membangun gedung baru untuk menyediakan fasilitas tersebut. Bangunan publik yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan melengkapi sistem penyaring udara berteknologi High-Efficiency Particulate Air (HEPA) guna membantu mengurangi partikel berbahaya di udara.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
“Kita tidak harus membangun gedung baru. Sekolah, kantor pemerintah, dan fasilitas publik bisa dimanfaatkan sebagai tempat berlindung, dilengkapi penyaring udara HEPA untuk mengurangi paparan asap,” ujar Charles kepada Kompas.com, Jumat (16/10/2026).
Menurut Charles, penyediaan tempat berlindung dengan udara bersih perlu segera dilakukan karena dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa berada di dalam rumah belum tentu sepenuhnya melindungi warga dari paparan asap.
“Ini bukan lagi sekadar bencana karhutla. Ini sudah menjadi krisis kesehatan masyarakat. Bahkan rumah sendiri pun belum tentu bisa melindungi masyarakat dari paparan asap,” katanya.
Charles menjelaskan, partikel halus PM2.5 dari asap kebakaran dapat masuk ke dalam rumah melalui celah pintu, jendela, dan ventilasi. Karena itu, keberadaan fasilitas dengan kualitas udara yang lebih bersih dinilai dapat menjadi alternatif perlindungan sementara bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak.
Ia secara khusus mendorong agar fasilitas tersebut diprioritaskan bagi anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan. Kelompok tersebut membutuhkan perhatian lebih karena paparan polusi udara dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka.
“Fasilitas ini bisa difungsikan sebagai tempat pengungsian sementara, terutama keluarga dengan balita, ibu hamil, lansia, dan masyarakat dengan penyakit pernapasan,” ujar Charles. Ia juga mendesak pemerintah pusat dan daerah segera memperbanyak fasilitas Clean Air Shelters di wilayah terdampak.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa perlindungan kesehatan masyarakat harus berjalan bersamaan dengan upaya pemadaman kebakaran. Menurutnya, warga tidak seharusnya dibiarkan terus terpapar asap hanya karena proses penanganan karhutla belum selesai.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
“Pemerintah sepertinya tidak bisa menjamin kapan api akan padam. Tetapi pemerintah punya kewajiban untuk memastikan rakyat tidak terus-menerus dipaksa menghirup udara beracun tanpa tempat berlindung,” tegasnya.
Sebelumnya, anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, juga mengusulkan pembentukan tempat perlindungan tertutup yang bebas asap bagi masyarakat terdampak karhutla. Ia meminta fasilitas tersebut dilengkapi layanan kesehatan dan pasokan oksigen yang memadai, terutama untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan lansia.
Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang dikutip dalam pemberitaan Kompas.com, tercatat 277.075 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) secara kumulatif di 63 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak hingga 12 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 62.400 kasus atau sekitar 22,5 persen terjadi pada anak berusia 0–5 tahun. Data tersebut memperkuat urgensi upaya perlindungan kesehatan masyarakat selama karhutla berlangsung.
