Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar tidak hanya bertumpu pada penambahan layar bioskop sebagai solusi utama mendongkrak industri perfilman nasional.
Menurutnya, penguatan ekosistem, keberpihakan regulasi, dan daya beli masyarakat jauh lebih menentukan keberlanjutan industri kreatif ini.
Pandangan tersebut disampaikan Novita dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Politikus PDI Perjuangan ini mengapresiasi tren positif film Indonesia saat ini, baik dari aspek lonjakan jumlah penonton, kualitas produksi, maupun prestasi para sineas di kancah internasional. Kendati demikian, ia menilai persoalan mendasar industri ini tidak bisa diselesaikan hanya lewat jalur pembangunan infrastruktur fisik.
"Pertanyaannya bukan sekadar berapa banyak layar yang perlu ditambah, melainkan apakah masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk mengakses bioskop secara berkelanjutan? Selain itu, apakah industri film kita sudah punya ekosistem yang sehat untuk memanfaatkan penambahan layar tersebut?" ujar Novita.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VII ini meminta pemerintah cermat agar kebijakan tidak terjebak pada pendekatan fisik semata. Penambahan layar baru, lanjutnya, tidak otomatis mengatrol angka penonton jika daya beli masyarakat masih tertahan.
"Jangan sampai negara mendorong investasi besar-besaran untuk layar baru, tetapi mengabaikan fakta bahwa sebagian masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok," tegasnya.
Novita menyoroti tantangan riil yang dihadapi sinema domestik, yakni ketimpangan akses layar serta persaingan ketat dengan film impor yang disokong modal besar dan jaringan distribusi raksasa.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Oleh karena itu, ia mendorong Kementerian Ekonomi Kreatif serta Kementerian Kebudayaan untuk melahirkan regulasi afirmatif yang melindungi film lokal dari hulu ke hilir—mulai dari produksi, distribusi, hingga proteksi jam tayang di bioskop. Ia juga mendesak percepatan revisi Undang-Undang Perfilman agar adaptif terhadap era digital dan platform streaming.
Sebelum melakukan ekspansi layar secara masif, Novita meminta pemerintah menyusun peta jalan (roadmap) perfilman nasional yang terukur dan berbasis data.
"Kita tidak boleh terjebak pada logika bahwa semakin banyak layar maka industri otomatis maju. Yang harus diperkuat adalah ekosistemnya, regulasinya, serta kemampuan masyarakat untuk menikmati hasil industri kreatif tersebut," pungkasnya.
