Surabaya, Gesuri.id - Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim) Wara Sundari Reny Pramana mengkritisi sosialisasi pelaksanaan PPKM darurat dinilai masih kurang sampai tingkat bawah.
Hal itu terlihat adanya perlawanan dari masyarakat yang menolak ketika dilakukan penertiban oleh petugas.
“Banyak dijumpai masih dipenuhi protes-protes bahwa mereka merasa tidak boleh mencari nafkah, tidak boleh berjualan dan lainnya. Padahal yang tidak diperbolehkan orang makan ditempat, berkerumun dan hal-hal lain yang bisa memicu penambahan kasus positif COVID-19” kata Reny di Surabaya, Rabu (21/7).
Baca: Sadar Prokes, Bupati Ipuk Berterima Kasih ke PKL & Warung
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan diakui saat ini untuk mengetahui proses PPKM Darurat berhasil atau tidak belum bisa terlihat secara signifikan karena proses inkubasi dari terpapar covid bisa terlihat setelah 4 - 10 hari bahkan bisa sampai 14 hari.
"Tetapi saya yakin dengan kebijakan PPKM bisa menekan angka laju orang terpapar,”jelasnya.
Bendahara PDI Perjuangan Jatim ini menyebut PPKM Darurat, memang ada plus minusnya tetapi jika kebijakan tersebut tak kunjung diberlakukan tentunya kondisinya akan lebih buruk.
"Bayangkan saja rumah sakit penuh, tabung Oksigen sulit, kalaupun ada tabungnya regulator dan isinya kosong,”terangnya.
Dibeberkan mantan ketua DPRD Kediri ini, masyarakat saatnya sudah harus memulai meningkatkan disiplin untuk diri sendiri, dan mematuhi peraturan Pemerintah.
"Kita melihat negara Australia, tidak hanya dibatasi tetapi begitu diketahui ada penampahan kasus langsung LD (lock down) dan semuanya dipatuhi oleh warganya, sehingga bisa segera selesai,” paparnya.
Reny lalu mencontohkan kedisiplinan di masyarakat berkurang soal vaksin COVID-19.
Baca: Soal Perda Covid, Tina Tolak Hukum Pidana Tapi Harus Humanis
“Belum semua mau di vaksin, sulitnya membujuk orang untuk mau di vaksin sampai di beberapa daerah ada yang di iming-iming hadiah,”terangnya.
Reny menyakini vaksinasi diperlukan untuk membentuk kekebalan komunal
"Memang hasilnya tidak instan, perlu waktu agak panjang dan hasil vaksin massal akan bisa dilihat 6 bulan setelahnya," pungkasnya.
