Jakarta, Gesuri.id - Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), sayap aktivis pro demokrasi PDI Perjuangan menyaran agar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengumumkan secara rinci nama daerah yang tidak menjalankan belanja modal pembangunannya.
Tindakan itu bisa jadi merupakan sabotase ekonomi oleh Kepala Daerah. Terlebih, di saat ini belanja pemerintah akan sangat berarti bagi pergerakan ekonomi masyarakat.
Baca: Sah! Wanto Sugito Secara Aklamasi Jadi Ketum REPDEM
Hal itu itu dikatakan oleh Ketua DPN Repdem Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Hubungan Luar Negeri Abdi Edison, Selasa (25/5).
"Apa yang dilakukan Kepala Daerah yang menimbun anggaran di rekening itu jahat sekali. Apalagi, saat ini masyarakat sangat membutuhkan belanja modal pemerintah untuk menggerakkan roda ekonomi. Kita semua sedang berjuang menghadapi pandemi. Anggaran sudah didrop, tapi tidak juga dibelanjakan," ujar Abdi.
Seperti dilansir media, Senin, (24/5), ada anggaran sejumlah Rp. 194,54 Triliun ditimbun di rekening kas daerah. Padahal, seharusnya anggaran itu segera dibelanjakan agar roda ekonomi berputar.
Baca: REPDEM: Bangun Pendidikan Nasional Berbasis Pancasila!
Disisi lain Abdi menyarankan agar pemerintah tidak buru-buru menyesuaikan pajak. Hal ini agar tidak mengurangi minat investasi.
Pajak yang tinggi akan berpengaruh terhadap investasi dan daya beli masyarakat.
"Kami yakin, Pemerintah punya jurus jitu untuk mengambil kebijakan alternatif," ujarnya.
