Jakarta, Gesuri.id - Seperti yang sudah saya duga dan berulang kali saya sampaikan, penerimaan pajak tahun 2025 akan jeblok. Target APBN sebesar Rp 2.187 triliun praktis mustahil tercapai. Bahkan target Lapsem yang sudah “dikoreksi” menjadi Rp 2.077 triliun pun tetap di luar jangkauan. Penyesuaian terakhir Menteri Keuangan kepada DJP di bulan Desember ke angka Rp 2.005 triliun juga gagal diraih. Lebih mengkhawatirkan lagi, jika realisasi penerimaan akhir 2025 berada di bawah capaian tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1.932 triliun.
Ini bukan sekadar meleset dari target. Ini alarm keras.
Penerimaan yang terjun bebas ini bukan tanpa konsekuensi. Defisit akan melebar, pembayaran subsidi berisiko tertunda, dan sebagian program strategis yang sudah dirancang dengan penuh optimisme terpaksa dikorbankan. APBN kehilangan daya topangnya, sementara kebutuhan justru semakin besar.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Padahal sinyal bahaya ini sudah terbaca sejak jauh hari. Sudah diperingatkan berulang kali. Namun yang terjadi justru sebaliknya, peringatan itu diabaikan. Energi habis untuk saling menyalahkan, melempar tanggung jawab ke pejabat lama yang dianggap gagal mengelola perekonomian dari Januari hingga September. Sayangnya, tuding-menuding tidak pernah disertai koreksi kebijakan yang serius dan introspeksi yang jujur. Akibatnya mudah ditebak, optimisme kosong tidak pernah cukup untuk mengangkat penerimaan pajak yang sudah terpuruk.
Berbagai langkah kosmetik pun dicoba. Gimik pengalihan dana dari Bank Indonesia ke Himbara di tengah likuiditas perbankan yang berlimpah digadang-gadang sebagai solusi. Faktanya, itu sama sekali tidak menyentuh akar persoalan. Likuiditas bukan masalah utama, kepercayaan, kepastian, dan aktivitas ekonomi riil lah yang sedang melemah.
Dan ini baru satu bab dari cerita yang lebih besar.
Baca: Ganjar Pranowo Tak Ambil Pusing Elektabilitas Ditempel Ketat
Yang jauh lebih mencemaskan adalah APBN 2026. Pemerintah mematok target penerimaan pajak Rp 2.357 triliun untuk menopang berbagai program strategis nasional. Artinya, dibutuhkan tambahan sekitar Rp 400 triliun dibanding potensi realisasi 2025. Pertanyaannya sederhana tapi brutal, dari mana uang sebesar itu akan datang? Sektor mana lagi yang akan ditekan, wajib pajak mana lagi yang akan dipaksa menanggung beban?
Jika tidak ada perubahan arah kebijakan yang mendasar, target itu berisiko menjadi ilusi berikutnya.
Harapan tentu masih ada. Tetapi harapan saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk jujur membaca realitas, menghentikan narasi pembenaran, dan segera melakukan koreksi struktural yang nyata. Tanpa itu, APBN akan terus berjalan pincang dan ekonomi Indonesia perlahan kehilangan tenaga. Bukan karena kita kekurangan potensi, tetapi karena kita terlambat menyadari bahwa fondasinya sudah rapuh.
