Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menyoroti praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di industri tekstil dan sandang nasional.
Hal ini disampaikan dalam rapat Panja RUU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, beberapa waktu lalu.
Menurut Rieke, beberapa oknum memanfaatkan perdagangan baju bekas secara tidak sehat, termasuk melalui jalur impor yang seharusnya diawasi ketat.
Ia menyinggung keberadaan alat X-ray di pelabuhan, yang berfungsi mendeteksi barang legal, ilegal, maupun berbahaya, sebagai kunci pengawasan perdagangan:
Tanjung Priok (JICT, Koja, NPCT1) — mulai beroperasi Februari 2025
Terminal 3 — fisik X-ray 100% siap
Surabaya — fisik X-ray siap, sedang uji coba
Semarang — fisik X-ray siap, sedang uji coba
Medan — fisik X-ray siap, melengkapi persyaratan
Meski alat X-ray sudah 100% tersedia di sejumlah pelabuhan, operasionalisasi belum dijalankan karena izin belum diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, yang memiliki otoritas pelabuhan.
"Persoalan ini bukan karena alat kurang atau persyaratan tidak lengkap. Izin berada di Kementerian Perhubungan selaku pemegang otoritas pelabuhan atau syahbandar," ujar Rieke, seperti dikutip dari akun instagram@riekediahp, Selasa (2/12).
Rieke menekankan pentingnya pengawasan perdagangan yang sehat untuk menjaga ekosistem industri tekstil, mulai dari petani bahan baku, industri menengah, hingga produk akhir yang digunakan masyarakat sehari-hari.
Ia menambahkan, sektor sandang dan tekstil pernah menjadi salah satu industri yang menyerap tenaga kerja secara signifikan, namun kini banyak pelaku usaha yang terpaksa gulung tikar.
"Operasionalisasi X-ray di seluruh pelabuhan harus segera dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ini penting untuk memastikan perdagangan yang sehat, adil, dan melindungi industri nasional serta para pekerja Indonesia," tegas Rieke.
