Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, memberikan sejumlah rekomendasi saat rapat kerja bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam, Jumat (18/7/2025).
Mewakili panitia kerja (Panja) Komisi VI DPR RI terkait pengawasan dan tata kelola serta percepatan pembangunan kawasan Batam, politisi PDI Perjuangan itu meminta konstruksi hukum sejumlah Keputusan Presiden (Kepres) tentang daerah industri Pulau Batam.
Termasuk Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 25 Tahun 2025.
Sebagai informasi, Peraturan Pemerintah yang ditetapkan di Jakarta pada 3 Juni 2025 oleh Presiden RI Prabowo Subianto ini merubah PP Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam.
Dalam pertimbangannya, PP Nomor 25 Tahun 2025 ini sebagai respons dalam efektivitas dan memberi kepastian hukum dalam penerbitan perizinan berusaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
Termasuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang penetapan Kampung Tua di Batam.
"Mohon bantuannya, agar bagaimana bisa cantik sebetulnya seperti Singapura," ujarnya.
Tidak hanya itu, ia merekomendasikan kepada Kementerian ESDM, Kemenkeu dan PLN (Persero) untuk memberikan dukungan harga gas untuk PLN Batam antara 6 sampai 6,7 US Dollar per Million British Thermal Units (MMBtu) untuk PLN Batam.
Ia menilai, tanpa kelistrikan yang baik, BP Batam tidak bisa maju.
"Gak mungkin kelistrikan BP Batam disama-ratakan pasokan energinya, khususnya gas dengan daerah lain," sebut wakil rakyat 4 periode ini.
Rieke Diah Pitaloka juga meminta harga listrik untuk data centre yang tidak disamakan dengan industri lain.
Ia menilai, industri data centre tidak menyerap tenaga banyak.
Selain itu, ia mendesak penghentian kewajiban membayar dari biaya pembelian gas ke PLN kurang lebih dua tahun.
Termasuk meminta aparat penegak hukum mengusut sejumlah kasus tuntas yang sebelumnya.
"Mari beri dukungan untuk PT PLN Batam," sebutnya melansir laman Instagram @riekediahp yang dilihat Sabtu (19/7/2025).
Sementara Kepala BP Batam, Amsakar Achmad menyambut baik kunjungan ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna menyelesaikan sejumlah persoalan yang dapat menghambat akselerasi pengembangan Batam ke depannya.
Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra mengungkap jika selain berdiskusi seputar tata kelola kawasan BP Batam, mereka menyampaikan berbagai program strategis demi kemajuan Batam ke depan.
Mereka juga mengunjungi langsung Pelabuhan Batam Centre untuk melihat dari dekat fasilitas pelayanan publik yang menjadi pintu gerbang utama Batam.
"Sinergi pusat dan daerah harus terus diperkuat, demi pelayanan yang makin baik untuk masyarakat Batam!" seru Wakil Wali kota Batam melansir laman Instagram pribadinya @li.claudia.chandra.
Turut hadir Ketua Panja sekaligus Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade; Wakil Ketua Komisi VI, Nurdin Halid; serta sejumlah anggota Komisi VI DPR RI lainnya.
Hadir pula Staf Ahli Kemenko Bidang Perekonomian RI, Elen Setiadi, dan para Deputi di lingkungan BP Batam.
