Ikuti Kami

Abidin Fikri Pimpin Panja RUU Pengelolaan Keuangan Haji, DPR Segera Susun Jadwal Pembahasan

Keputusan tersebut merupakan hasil rapat internal Komisi VIII DPR RI yang dilaksanakan pada 10 November 2026.

Abidin Fikri Pimpin Panja RUU Pengelolaan Keuangan Haji, DPR Segera Susun Jadwal Pembahasan
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri.

Jakarta, Gesuri.id – Komisi VIII DPR RI menunjuk anggota Fraksi PDI Perjuangan, Abidin Fikri, sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Penunjukan tersebut menjadi langkah awal DPR dalam mempersiapkan pembahasan regulasi terkait pengelolaan dana haji.

Keputusan penunjukan Abidin Fikri disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, dalam rapat pembahasan RUU Pengelolaan Keuangan Haji di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Marwan menjelaskan, keputusan tersebut merupakan hasil rapat internal Komisi VIII DPR RI yang dilaksanakan pada 10 November 2026.

Baca: 

"Sesuai dengan rapat internal Komisi VIII DPR RI pada tanggal 10 November 2026, kami sampaikan bahwa Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji Komisi VIII DPR RI adalah Bapak Dr. H. Abidin Fikri, S.H., M.A.," ujar Marwan.

Abidin Fikri merupakan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI. Dengan penunjukan tersebut, ia akan memimpin koordinasi Panja dalam mempersiapkan tahapan pembahasan RUU Pengelolaan Keuangan Haji.

Dalam rapat tersebut, pimpinan Komisi VIII DPR RI juga meminta Abidin Fikri segera menggelar rapat internal Panja untuk menyusun jadwal pembahasan bersama Panja Pemerintah yang dibentuk oleh pihak eksekutif.

Penyusunan jadwal tersebut akan diselaraskan dengan agenda pemerintah agar proses pembahasan RUU dapat berjalan secara terkoordinasi dan efektif.

Marwan menegaskan, Komisi VIII DPR RI akan menyesuaikan waktu pembahasan dengan agenda Panja Pemerintah. Apabila terdapat perubahan tanggal maupun jam pelaksanaan, penyesuaian dapat dilakukan sesuai kebutuhan selama proses pembahasan berlangsung.

"Jadwal persidangan pembahasan ini tentu harus disesuaikan dengan agenda yang dari Panja Pemerintah. Dan mudah-mudahan setelah selesai Pak Ketua, langsung bisa kita buatkan jadwal. Kalaupun nanti ada revisi-revisi tentang tanggal maupun jam, itu menyesuaikan saja nanti pada saat di lapangan," jelasnya.

Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak 

Selain menyusun agenda pembahasan, Komisi VIII DPR RI juga membuka peluang untuk kembali menghadirkan sejumlah pakar dan ahli guna memberikan pandangan serta masukan terhadap substansi RUU Pengelolaan Keuangan Haji.

Pelibatan para ahli diharapkan dapat memperkaya perspektif dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi tersebut.

Dengan terbentuknya Panja dan penunjukan Abidin Fikri sebagai ketua, Komisi VIII DPR RI mulai mempersiapkan tahapan pembahasan RUU Pengelolaan Keuangan Haji bersama pemerintah.

Quote