Ikuti Kami

Risma: Penanganan Bencana Tak Mesti Keluarkan Dana Besar

Risma contohkan tanam rumput dan kentongan. Pemerintah ingin rakyat terlibat aktif cegah bencana alam.

Risma: Penanganan Bencana Tak Mesti Keluarkan Dana Besar
Menteri Sosial Tri Rismaharini (duduk, tengah) dalam webinar Pelatihan Kebencanaan dengan tema La Nina, Fenomena dan Dampaknya yang dilaksanakan oleh DPP PDI Perjuangan, Rabu (27/10). (Istimewa)

Jakarta, Gesuri.id - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan Pemerintah ingin mendorong keterlibatan aktif masyarakat untuk bisa melakukan hal yang sederhana untuk mencegah bencana alam. Sehingga penanganan bencana alam tak mesti harus mengeluarkan dana besar.

Baca: Hujan Lebat, PDI Perjuangan Ajak Rakyat Waspadai La Nina

Diakui oleh Risma, penanganan dampak bencana alam memang biasanya memerlukan logistik dan dana yang besar. Makanya, jika mau mencegah sejak awal, sebenarnya tak diperlukan dana yang besar.

"Sering kali kita ngomong bahwa penanganan bencana itu memerlukan dana besar. Itu tidak mesti. Kenapa demikian? Saat ini saya mencoba yang pra bencana ini, ini bisa ditangani," kata Risma.

Hal tersebut disampaikannya dalam webinar Pelatihan Kebencanaan dengan tema La Nina, Fenomena dan Dampaknya yang dilaksanakan oleh DPP PDI Perjuangan, Rabu (27/10).

Dia mencontohkan, pada November mendatang, akan dilaksanakan penanaman rumput dan tanaman keras di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Hal ini akan berguna untuk menghindari longsor di masa mendatang.

"Ini murah sekali. Saya tanya harga rumput satu truk Rp 250.000. Itu bisa menghindari longsor," ungkap mantan Wali Kota Surabaya ini.

Contoh lainnya adalah untuk kegiatan tanggap darurat bencana. Pemerintah, melalui Kementerian Sosial, mulai membangun kampung siaga bencana. Dan dalam prosesnya, tak harus menggunakan peralatan yang mahal dan harus impor. Bahkan alat tradisional bisa dimanfaatkan.

"Contoh untuk kode siaga bencana, kemarin seperti di Trunyan kita pukul kentongan. Atau di Bali namanya kul-kul," ujar Risma.

Untuk tanggap darurat bencana, lanjut Risma, Pemerintah mengapresiasi peran parpol seperti PDI Perjuangan yang membentuk Badan Penanggulangan Bencana (Baguna). Namun unsur pemerintah juga tak diam. Misalnya di Kementerian Sosial, dibangun semacam gugus tugas yang sejenis bernama Tagana.

Kegiatan seperti ini, menurutnya, sangat efektif untuk menyiapkan diri seandainya bencana terjadi. Dan tak perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Lewat organisasi seperti Baguna, bahkan masyarakat bisa melakukan pelatihan jalur evakuasi bagi masyarakat seandainya bencana terjadi.

"Jadi kalau memang kondisi bencananya berat, misalnya ya jangan menunggu longsor. Kalau hujan deras, maka langsung berkumpul di titik aman. Kita siapkan tenda, dan sebagainya sehingga tidak ada korban," beber Risma.

Baca: Ancaman Global Warming Nyata, Megawati: Saya Bukan Menakuti

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito mengatakan, di tahun 2019 World Bank menetapkan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki resiko bencana paling tinggi di dunia.

Karena itu, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, penanggulangan bencana harus mengedepankan aspek pencegahan.

"Jangan sampai kita bersikap reaktif saat bencana terjadi. Seperti kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Artinya upaya pengurangan resiko pada kondisi pra bencana, harus menjadi tulang punggung upaya penanggulangan bencana," kata Ganip.

Quote