Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI yang juga pakar kelautan nasional, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, M.S., menegaskan paradigma pembangunan kelautan Indonesia harus naik kelas.
Menurutnya, Indonesia tidak lagi cukup hanya mengejar volume produksi perikanan, tetapi harus bertransformasi menjadi kekuatan pangan global dan pusat ekonomi biru yang inklusif serta berkelanjutan.
"Paradigma lama harus kita tinggalkan. Laut masa depan bukan sekadar penghasil bahan pangan protein konvensional, melainkan penyedia bahan baku strategis bagi industri farmasi, bioenergi, hingga biomaterial berbasis kelautan," kata Prof. Rokhmin dikutip Minggu (27/9/2026).
Di hadapan para pembuat kebijakan, akademisi, dan pelaku industri maritim dunia, Guru Besar IPB University tersebut menegaskan bahwa masa depan Indonesia ada di laut.
Prof. Rokhmin memaparkan data yang menunjukkan betapa strategisnya posisi Indonesia. Mengutip data FAO, Indonesia telah kokoh sebagai produsen akuakultur terbesar kedua di dunia pada 2024 dengan capaian produksi yang menembus 15,75 juta ton.
Capaian tersebut dinilai menjadi modal besar bagi Indonesia. Namun, menurut Prof. Rokhmin, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal untuk masuk ke rantai nilai yang lebih tinggi.
Ia menilai potensi laut Indonesia masih terkunci pada produksi primer, padahal nilai tambah yang lebih besar dapat diperoleh melalui hilirisasi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Prof. Rokhmin menawarkan sebuah konsep terobosan bernama Bay-based Ecological Marine Ranching. Konsep ini bukan sekadar budidaya ikan, melainkan pendekatan terpadu yang menyinergikan aspek ekologi dan ekonomi.
Konsep tersebut bertumpu pada empat pilar utama, yakni konservasi dan pemulihan ekosistem untuk menjaga daya dukung laut agar tetap lestari dalam jangka panjang.
Pilar kedua adalah restorasi habitat dengan merehabilitasi ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang untuk menjamin keberlanjutan stok ikan.
Selanjutnya, pengembangan perikanan budidaya modern dilakukan melalui penerapan teknologi presisi yang berbasis sains dan ramah lingkungan.
Pilar terakhir adalah kesejahteraan masyarakat pesisir dengan memastikan transformasi sektor kelautan berujung pada peningkatan pendapatan dan taraf hidup nelayan serta pembudidaya lokal.
Dalam forum tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 itu juga secara khusus mendorong penguatan kemitraan bilateral Indonesia-Tiongkok. Ia menilai Tiongkok memiliki keunggulan teknologi yang dapat diakselerasi untuk mendukung kemajuan akuakultur Indonesia.
Kolaborasi yang ditawarkan meliputi transfer teknologi budidaya mutakhir, penerapan sistem pengawasan digital (digital monitoring), inovasi bioteknologi kelautan, hingga penguatan industri hilir yang terintegrasi.
"Ekonomi biru mencakup seluruh aktivitas ekonomi dari hulu ke hilir—mulai dari produksi, konsumsi, hingga distribusi di kawasan pesisir dan kelautan. Masa depan peradaban pangan dan kemakmuran bangsa kita bertumpu pada kemampuan mengelola potensi laut secara cerdas, adil, berdaya saing, dan berkelanjutan," jelas Prof. Rokhmin.
Forum Global Ocean Development Forum 2026 di Qingdao sendiri menjadi ajang strategis untuk merumuskan arah pembangunan kelautan dunia yang berkelanjutan di tengah tantangan krisis pangan dan perubahan iklim global.
