Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri MS, menegaskan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) harus dibangun sebagai ekosistem usaha perikanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir agar benar-benar mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, bukan sekadar berorientasi pada pembangunan fasilitas fisik.
"Tujuan utama KNMP adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Program ini harus dirancang secara utuh, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan nelayan dari proses produksi hingga pemasaran," tegas Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, di Jakarta, dikutip Rabu (22/7/2026).
Menurut Prof. Rokhmin, gagasan pembangunan KNMP merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Namun, ia mengingatkan agar keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari berdirinya berbagai sarana pendukung seperti cold storage, pabrik es, Stasiun Pengisian BBM Nelayan (SPBN), tambatan kapal, maupun infrastruktur fisik lainnya.
Ia menjelaskan, KNMP harus dirancang sebagai sistem usaha perikanan yang saling terhubung dari sektor hulu, tengah, hingga hilir. Pada sektor hulu, nelayan perlu dibekali teknologi penangkapan yang produktif, efisien, dan ramah lingkungan sehingga hasil tangkapan dapat meningkat tanpa mengganggu keberlanjutan sumber daya laut.
Sementara itu, pada sektor tengah yang selama ini dinilai masih menjadi titik lemah, Prof. Rokhmin menyoroti masih banyak nelayan yang melaut tanpa membawa es, cold box, maupun ruang penyimpanan berpendingin di atas kapal. Kondisi tersebut menyebabkan mutu ikan menurun, bahkan sebagian hasil tangkapan membusuk sebelum sampai ke tangan konsumen.
"Jangan sampai pemerintah telah membangun cold storage dan pabrik es, tetapi tidak menyiapkan pembeli, offtaker, koperasi, atau mitra usaha yang mampu menyerap hasil tangkapan dengan harga yang menguntungkan dan berkeadilan," ujarnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004 itu menambahkan, setiap hasil tangkapan nelayan harus didukung sistem pemasaran yang jelas. Menurutnya, KNMP juga perlu dilengkapi sistem logistik rantai dingin, termasuk armada kendaraan berpendingin, sehingga distribusi hasil perikanan dapat menjangkau berbagai daerah dengan kualitas yang tetap terjaga. Sebagai contoh, KNMP di Cirebon harus mampu mendistribusikan ikan hingga ke Bandung dan pusat-pusat konsumsi lainnya.
Selain infrastruktur dan sistem pemasaran, Prof. Rokhmin menilai keberhasilan KNMP sangat ditentukan oleh kualitas lembaga pengelolanya. Apabila pengelolaan diserahkan kepada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), maka proses pemilihan ketua dan jajaran pengurus harus dilakukan secara selektif dengan mengedepankan profesionalisme, kapasitas, dan integritas.
"KDMP harus dikelola secara profesional, mengelola rantai pasok dari hulu hingga hilir secara terintegrasi," kata Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) ini.
Di akhir keterangannya, Prof. Rokhmin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan KNMP agar tetap berjalan sesuai tujuan, transparan, bebas dari penyimpangan, serta benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan nelayan Indonesia secara berkelanjutan.
