Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI 2024–2029 sekaligus pakar kelautan nasional, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri MS, menyoroti besarnya potensi Kota Tual sebagai pusat ekonomi kelautan Indonesia.
Dalam Rapat Koordinasi “Pengembangan Potensi Daerah pada Sektor Agriomaritim” yang berlangsung di Kantor Walikota Tual, Rabu (5/11), Rokhmin menegaskan pentingnya pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif.
“Pembangunan dan investasi di sektor perikanan tangkap, akuakultur, bioteknologi laut, dan pariwisata bahari adalah kunci bagi kesejahteraan masyarakat Tual dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Rektor Universitas UMMI Bogor ini dalam presentasinya bertajuk "Pembangunan Ekonomi Biru Berkelanjutan Untuk Peningkatan Daya Saing, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Tual".
Dalam paparannya, Rokhmin menyoroti sejumlah kemajuan pesat Kota Tual dalam beberapa tahun terakhir: hilirisasi perikanan dengan 12 produk olahan, pertumbuhan sektor perhotelan dari 12 menjadi 17 unit, digitalisasi UMKM dan koperasi, serta capaian signifikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 67,96 ke 72,84. Namun begitu, tantangan besar perubahan iklim tetap mengancam kawasan pesisir, berupa intrusi air laut serta tingginya risiko bencana di wilayah Kur dan Tayando Tam.
Dengan pendekatan “Blue Sky - Blue Ocean”, Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) ini mendorong terwujudnya keseimbangan antara ekonomi, ekologi, dan kesejahteraan sosial. Menurutnya, Kota Tual siap tampil sebagai model nasional pembangunan kawasan pesisir yang tangguh dan berdaya saing.
Prof. Rokhmin Dahuri kemudian memetakan tujuh keunggulan utama Kota Tual sebagai magnet investasi ekonomi biru. Mulai dari dominasi wilayah laut, hilirisasi sektor perikanan, pertumbuhan pariwisata bahari, hingga ekonomi sirkular yang aktif. Selain itu, digitalisasi UMKM, peningkatan kualitas SDM, dan percepatan pembangunan infrastruktur maritim juga menjadi faktor penguat.
Namun, ia tak menutup mata terhadap ancaman nyata perubahan iklim yang mempengaruhi kawasan pesisir Tual. Data menunjukkan intrusi air laut meningkat dari 87 menjadi 114 hektare, dan skor risiko bencana mencapai tingkat tinggi di angka 249,60. Meski begitu, adaptasi melalui pertanian terpadu dan pengembangan varietas tanaman tahan salinitas terbukti mampu menekan kerugian produksi dari 8,4% ke 4,2%.
“Ekonomi biru bukan hanya soal laut, tapi juga soal ketahanan, kesejahteraan, dan keberlanjutan,” tegas Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan Perikanan 2025–2030 ini. Ia menyerukan kolaborasi lintas sektor agar Kota Tual bisa berkembang sebagai pusat ekonomi biru yang resilien dan kompetitif di tingkat nasional maupun global.
Sebagai Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Rokhmin turut memaparkan peta jalan yang dirancang untuk membawa Kota Tual menuju masa depan mandiri dan berkelanjutan. Ia menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada percepatan kesejahteraan melalui pelayanan publik berkualitas, pemberdayaan komunitas pesisir, dan peningkatan daya saing daerah.
“Dengan 98,78% wilayah laut dan 66 pulau, Kota Tual memiliki modal besar untuk menjadi pusat ekonomi biru Indonesia. Tapi modal ini harus diolah dengan visi, strategi, dan kolaborasi lintas sektor,” pungkasnya.
