Jakarta, Gesuri.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menilai pemerintah perlu segera melakukan deteksi dini untuk mengetahui penyebab munculnya kasus keracunan tersebut.
“Bahwa di dalam perjalanannya ada yang seperti yang kita baca bersama di berbagai media, maka harus segera dilakukan deteksi oleh pemerintah. Di titik mana saja dan apa penyebabnya? Apakah karena rantai pasok dari SPPG ke sekolah terlalu panjang?” tuturnya.
Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo
Lebih lanjut, Said pun menyoroti pola distribusi makanan dari Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang saat ini melayani hingga 3.000 penerima. Ia mengusulkan jumlah itu dipangkas agar makanan lebih segar ketika sampai ke siswa.
“Karena 1 SPPG melayani 3.000, apakah itu bisa diperpendek? 1 SPPG cukup 1.500. Sehingga makanan bergizi gratis yang sampai di sekolah itu masih fresh from the oven,” jelas Said.
Menurutnya, pemberitaan yang menyebut adanya ribuan siswa mengalami keracunan harus menjadi perhatian serius, tetapi tidak berarti program dihentikan.
“Nah kesannya sekarang, kalau dari sisi pemberitaan sampai Kepala KKSP, yang menyampaikan ada 5.300 sampai 5.800 yang keracunan, kita semua kan wajib prihatin. Tapi tidak berarti, tidak berarti ada konklusi harus di-stop. Jangan,” tegasnya.
Baca: Ganjar Pranowo Ajak Kepala Daerah Praktek Pancasila
Lebih lanjut, Said menyarankan agar pemerintah mengevaluasi pola produksi dan distribusi makanan MBG.
“Lebih baik mari kita deteksi dini, di mana letak masalahnya. Apakah karena jam 2 malam baru masak, sedangkan jam 12 pagi itu kan sudah 14 jam tersendiri. Jadi perlu pola baru. Atau skemanya dirubah, setiap sekolah ada satu SPPG sehingga itu akan lebih menarik. Dan lebih mudah dari sisi pengawasan,” tutup Said.
