Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menegaskan partainya akan mengambil posisi sebagai penyeimbang atau sparing partner pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau hasil keputusan kongres kami, kongres ke-6 di Bali, kami tetap menjadi sparing partner pemerintah,” kata Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/8).
BaCa: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
“Kami penyeimbang, kami sparing partner pemerintah yang konstruktif,” katanya menambahkan.
Meski berada di luar pemerintahan, Said menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas pemberian amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Dia menegaskan, langkah tersebut merupakan ketulusan Presiden, bukan hasil transaksi politik.
"Kami yakini sepenuhnya, baik Presiden maupun Ibu Megawati, bahwa pemberian amnesti itu yang pertama tulus dari Presiden, yang kedua memang tidak ada transaksional,” ujarnya.
BaCa: Ganjar Nilai Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Harus Dikaji
Said menekankan, sikap PDI Perjuangan yang memilih berada di luar kabinet sejalan dengan keputusan partai dalam kongres.
“Tidak masuk kabinet, di luar kabinet, apapun istilahnya, kami adalah penyeimbang pemerintah,” tukasnya.
