Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, mendorong Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk segera menyusun peta jalan (roadmap) teknis dan standar nasional.
Langkah ini dinilai krusial guna membantu daerah, khususnya Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), meraih pengakuan serta penghargaan internasional.
Dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata pada Rabu (4/2/2026), Samuel menyoroti capaian 154 penghargaan pariwisata Indonesia sepanjang tahun 2025.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Pentingnya Integritas
Meski mengapresiasi torehan tersebut, ia menilai pencapaian itu belum mencerminkan pemerataan pembangunan pariwisata nasional.
Samuel mengkritisi dominasi daerah tertentu dalam perolehan penghargaan. Bali, misalnya, memborong 41 penghargaan, sementara sejumlah DPSP lainnya justru belum tersentuh radar global.
“Kita punya lima destinasi super prioritas, tetapi tidak semuanya masuk radar lembaga internasional seperti New York Times, National Geographic, atau Forbes,” ujar Samuel.
Ia merinci beberapa destinasi yang dinilai masih minim pengakuan internasional, di antaranya, Danau Toba
Likupang, Bangka Belitung, Wakatobi, Morotai dan Bromo.
Legislator PDI Perjuangan ini mengakui bahwa keterbatasan anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi tantangan nyata. Namun, ia menegaskan bahwa kendala finansial tidak boleh menjadi alasan untuk menunda langkah strategis.
“Kita tahu anggaran kecil, tetapi kita perlu mulai. Kalau tidak dimulai sekarang, daerah-daerah ini akan terus tertinggal,” tegasnya.
Baca: Ganjar Sebut Kehadiran Megawati Bertemu Presiden Prabowo
Samuel menekankan pentingnya panduan teknis yang konkret bagi pemerintah daerah. Panduan tersebut mencakup:
1. Standardisasi: Keselamatan, kualitas layanan, dan keberlanjutan lingkungan.
2. Kesiapan Data: Narasi destinasi dan data pendukung untuk penilaian internasional.
3. Kolaborasi: Sinergi antara kementerian, pemda, pelaku industri, dan masyarakat.
Lebih lanjut, Samuel menyatakan bahwa anggota DPR siap menjadi jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Menurutnya, dengan arahan yang terstruktur, pengembangan pariwisata dapat dimulai secara efektif dari level desa dan komunitas lokal.
“Kami di DPR pasti bisa ikut mendukung pariwisata di konstituen masing-masing, tetapi memang perlu pengarahan yang lebih detail dan terstruktur,” pungkas Samuel.
