Jakarta, Gesuri.id - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDI Perjuangan Utut Adianto menilai pertemuan para sekretaris jenderal (sekjen) partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan hal yang wajar dalam dinamika politik.
"Kalau saya enggak bisa berkomentar, karena ini yang harusnya nanyanya ke Pak Hasto, tetapi kalau saya melihat orang bertemu itu bagian dari part of the game kan, wajar-wajar," kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Utut, pertemuan antarsekjen partai politik tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menyamakan pandangan terkait berbagai agenda pemerintahan. Salah satunya mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta nota keuangan yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR 2026 dan Sidang Bersama DPR-DPD RI.
Utut mengaku tidak dapat memberikan banyak komentar mengenai pertemuan tersebut. Ia menyebut hal itu lebih tepat ditanyakan langsung kepada Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Diketahui, PDI Perjuangan memilih berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, Utut mengatakan komunikasi dan pertemuan antarpartai tetap dapat dilakukan untuk membangun kesamaan visi dalam menyikapi agenda pemerintahan ke depan.
"Mereka bersatu, mungkin mau satu visi menghadapi APBN, mau satu visi dalam nota keuangan," ujarnya.
Utut menegaskan PDI Perjuangan tetap mendukung kebijakan pemerintah sepanjang dinilai sesuai dengan kepentingan masyarakat. Namun, dukungan tersebut bukan berarti PDI Perjuangan akan selalu menyetujui seluruh kebijakan pemerintah.
"Ya kalau kita kan memang mendukung, tetapi kalau ada yang dirasakan enggak pas, kita memberikan kritikan," kata Utut.
Ia menegaskan kritik yang disampaikan PDI Perjuangan merupakan bagian dari fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Menurutnya, sikap kritis tersebut bukan dimaksudkan sebagai upaya untuk menyerang pemerintah.
"Tetapi tidak menghajar ya, memberikan kritikan," tandasnya.
