Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi ll DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengkritik pola kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya kurang terlibat langsung atau hands on dalam menangani berbagai isu krusial negara.
Menurut Deddy, minimnya interaksi langsung antara presiden dan para menteri teknis berpotensi menghambat efektivitas koordinasi serta orkestrasi kerja kabinet.
"Menurut saya, Presiden tidak secara langsung hands on terhadap kritikal-kritikal isu yang terjadi. Saya tidak melihat tuh Presiden sering bertemu menteri teknis. Mereka mungkin ketemunya cuma dengan Teddy (Sekretaris Kabinet)," ujar Deddy saat acara rilis survei nasional Tempo di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Ia menilai para menteri justru lebih sering berkoordinasi dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya ketimbang berkomunikasi langsung dengan kepala negara dalam membahas persoalan-persoalan penting pemerintahan.
Deddy pun mempertanyakan pemahaman serta kapasitas Teddy dalam tata kelola pemerintahan dan perumusan kebijakan publik. Bahkan, ia secara terbuka membandingkan kemampuan Teddy dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Teddy tahu apa soal governance, soal policy? Mungkin masih lebih pinteran AHY, biarpun dia cuma mayor. Walaupun Teddy lebih tinggi level (pangkat di TNI). Saya nggak paham, enggak tahu gimana dia akan atasin persoalan-persoalan governance di republik ini," ucap Deddy.
Lebih lanjut, Deddy menegaskan bahwa kurangnya komunikasi intensif antara presiden dan jajaran menteri menjadi persoalan serius dalam tubuh eksekutif. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat kerja kabinet berpotensi tidak berjalan secara efektif dan terarah.
"Menjadi problem ketika kemudian Presiden tidak secara intens dengan menteri-menteri. Ini persoalan menurut saya. Saya tidak melihat ada mobilisasi orkestrasi kabinet yang betul-betul efektif," tegasnya.
Tak hanya menyoroti kinerja eksekutif, Deddy juga mengkritik fungsi pengawasan parlemen yang dinilainya semakin melemah. Ia menilai DPR saat ini belum menjalankan secara optimal perannya sebagai lembaga pengawas dan penyeimbang kekuasaan pemerintah melalui mekanisme check and balances.
"Kita sekarang kekurangan orang yang berani bicara dan DPR bukan lagi sebagai pengawas yang baik. Salah satu problem kita di politik ini karena kita tidak memahami fungsi DPR itu sebagai mekanisme check and balance," jelas Deddy.
Menurutnya, kondisi parlemen dan partai politik yang cenderung pasif turut menyebabkan kebijakan pemerintah jarang memperoleh koreksi yang berarti. Ketika saluran pengawasan dan kritik melalui lembaga resmi tidak berjalan optimal, kata dia, masyarakat pada akhirnya akan mengambil peran untuk menyuarakan aspirasi secara langsung.
"Ketika fungsi itu nggak jalan, rakyat lah yang turun ke bawah. Posisi partai-partai politik dan parlemen ini menurut saya menjadi isu juga yang membuat kabinet itu tidak melakukan koreksi-koreksi terhadap kebijakan," pungkasnya.
