Indramayu, Gesuri.id – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran dalam pembangunan Embarkasi Haji di Asrama Haji Indramayu, Jawa Barat.
Menurutnya, proyek strategis tersebut melibatkan beragam fasilitas dan sumber pendanaan yang perlu dilaporkan secara jelas agar tak terjadi tumpang tindih.
Saat meninjau langsung lokasi pembangunan, Kamis (25/9/2025), Selly mengungkapkan bahwa sebagian fasilitas sudah berdiri, seperti klinik kesehatan yang merupakan lanjutan dari anggaran tahun berjalan, dan pembangunan dapur yang tengah dikerjakan. Namun, tahapan penting lainnya seperti mock up manasik haji dan replika kubah khas Masjidil Haram masih belum rampung.
“Masih ada harapan besar dari Kementerian Agama terkait sarana lain, termasuk mock up pesawat hingga fasilitas masjid. Karena itu, perlu kejelasan pelaporan agar publik tahu sumber dana tiap proyek,” tegas Selly kepada Parlementaria.
Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, pembangunan Embarkasi Haji Indramayu tidak hanya dibiayai APBN, melainkan juga APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, serta hibah pihak lain. Pemkab Indramayu, misalnya, menghibahkan tanah seluas 12 hektare, sementara PDAM menyediakan pasokan air baku. Pembangunan masjid pun didanai APBD Provinsi Jawa Barat.
“Jangan sampai ada tumpang tindih penggunaan anggaran. Semua pihak harus tahu persis mana yang dibiayai APBN, mana yang bersumber dari APBD, dan mana yang hibah. Ini penting untuk menghindari kesalahpahaman publik,” ujarnya.
Selly pun meminta audit menyeluruh atas seluruh aliran dana pembangunan agar pelaporan keuangan menjadi lebih transparan dan akuntabel.
“Kami sampaikan harus ada audit secara menyeluruh agar pelaporannya jelas. Jangan sampai semua anggaran dianggap berasal dari APBN, padahal sebenarnya ada sumber-sumber lain,” tandasnya.
Komisi VIII DPR RI, lanjut Selly, akan terus memantau progres pembangunan Embarkasi Haji Indramayu yang digadang-gadang menjadi salah satu titik penting pemberangkatan jemaah haji Indonesia.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lain berjalan lebih baik sehingga pelayanan kepada calon jemaah haji semakin optimal.
