Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sihar Sitorus, menilai bahwa lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab maraknya kasus TPPO. Hal itu ia sampaikan dalam Podcast Sudut Dengar Parlemen bersama TV Parlemen beberapa waktu lalu.
Menurut Sihar, kepala desa, RT, dan perangkat kelurahan adalah pihak yang paling mengetahui kondisi warganya. Karena itu, mereka harus terlibat aktif mencegah warganya terjerat tawaran kerja ilegal.
“Ketika warga bercerita sudah dapat tawaran dari Myanmar atau Vietnam, kepala desa harus bisa memberikan peringatan dini,” tegasnya.
Ia menilai RUU PPMI yang baru—yang sedang dibahas di Baleg—sudah tepat karena mengatur integrasi layanan migrasi antara pusat dan daerah. Dengan begitu, informasi resmi mengenai lowongan legal bisa sampai langsung kepada warga.
Sihar menyebutkan bahwa banyak keputusan bekerja ke luar negeri diambil secara terburu-buru karena tekanan ekonomi. Pada kondisi seperti itu, warga mudah percaya pada janji palsu.
Karena itu, perangkat desa perlu aktif memberikan alternatif lain kepada warganya, termasuk informasi pelatihan dan sertifikasi yang tersedia di kota atau kabupaten.
Menurutnya, pendekatan ini lebih efektif daripada sekadar menindak pelaku TPPO setelah kasus terjadi. “Pencegahan itu dimulai dari lingkungan terdekat. Pusat tidak akan bisa bekerja sendirian,” ujarnya.
Ia berharap dengan koordinasi yang lebih baik, warga tidak perlu mengambil keputusan berisiko karena minim informasi. “Kalau masyarakat tahu jalur yang benar, mereka tidak akan mudah terjebak,” tutupnya.
