Jakarta, Gesuri.id – Wacana penerapan sistem war ticket atau adu kecepatan dalam perolehan tiket keberangkatan haji menuai kritik tajam.
Anggota Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana, menilai skema tersebut berisiko merusak tatanan mekanisme antrean haji yang telah berjalan selama ini.
Baca: Terobosan dan Torehan Segudang Prestasi Ganjar Pranowo
Kariyasa menegaskan bahwa konsep "siapa cepat dia dapat" berpotensi besar mengabaikan hak calon jemaah yang telah bertahun-tahun berada dalam daftar tunggu.
"Kalau konsepnya siapa cepat dia dapat, maka antrean yang sudah ada bisa tidak berlaku lagi. Ini tentu menjadi persoalan bagi mereka yang sudah lama menunggu," ujar legislator asal Bali tersebut, Senin (13/4/2026).
Menurut Kariyasa, sistem antrean konvensional saat ini masih menjadi cara paling rasional untuk mengelola tingginya minat haji di Indonesia. Ia khawatir jika parameter kecepatan atau kemampuan finansial dijadikan tolok ukur, maka masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah akan semakin terpinggirkan.
"Kalau berbasis kemampuan membeli, tentu yang punya finansial kuat akan lebih mudah berangkat. Masyarakat yang menabung sedikit demi sedikit dalam jangka panjang berisiko kehilangan kesempatan," tuturnya.
Baca: Ganjar Pranowo Dinilai Punya Keberanian Ambil Risiko Selesaikan
Ia mengingatkan bahwa saat ini masa tunggu haji di berbagai wilayah Indonesia telah mencapai 25 hingga 30 tahun.
Mengubah sistem secara mendadak menjadi berbasis kecepatan hanya akan memicu polemik baru dan mencederai rasa keadilan bagi calon jemaah.
