Surabaya, Gesuri.id - Anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Siti Mariyam, menyoroti persoalan infrastruktur Balai RW hingga BPJS PBI terblokir saat menggelar reses di RW 01 Kedurus, Karangpilang, dalam Masa Persidangan Kedua Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri ratusan warga, kelompok PKK, serta kelompok pengajian yang memanfaatkan momen itu untuk menyampaikan berbagai keluhan.
“Warga menyampaikan bangunan Balai RW dan PAUD hanya disurvei berkali-kali tanpa realisasi. Ini menjadi atensi serius. Saya meminta Pak Lurah untuk mendampingi aspirasi ini agar masuk dalam skala prioritas,” kata Siti Mariyam, Minggu (22/2).
Dalam pertemuan itu, ia mencatat sejumlah persoalan krusial, mulai dari kondisi Balai RW dan bangunan PAUD yang tak kunjung direnovasi meski telah berulang kali diajukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel).
Selain infrastruktur, warga juga mengusulkan bantuan seragam pengajian serta penanganan kendala di sektor pendidikan agar intervensi pemerintah daerah lebih konkret dirasakan masyarakat.
Persoalan sosial turut mendominasi jalannya reses, terutama terkait BPJS PBI yang terblokir dan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran akibat warga belum tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Siti Mariyam mengungkapkan bahwa per Februari 2026 masih terdapat sekitar 181.867 Kartu Keluarga (KK) atau 506.678 jiwa di Surabaya yang statusnya “tidak ditemukan” oleh petugas survei di lapangan.
“Kami mengimbau warga yang merasa belum didatangi petugas sejak pendataan Oktober 2025 lalu untuk proaktif. Segera lakukan konfirmasi keberadaan secara mandiri melalui laman resmi surabaya.go.id sebelum 31 Maret 2026,” jelasnya.
Menurutnya, langkah tersebut sangat penting agar warga dapat memperoleh hak intervensi sosial dan layanan kesehatan dari pemerintah secara akurat dan tepat sasaran. Ia juga menegaskan pentingnya validitas data sebagai dasar kebijakan bantuan sosial.
Menutup rangkaian reses, Siti Mariyam mengingatkan warga untuk tetap waspada terhadap potensi penyakit Demam Berdarah (DB) di tengah musim penghujan dengan menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan.
“Reses ini adalah jembatan. Sebagai wakil rakyat, saya wajib hadir untuk mengawal setiap jengkal kepentingan warga Kedurus agar tuntas di tingkat Pemerintah Kota,” pungkasnya.
