Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono, mengkritisi rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memfasilitasi pedagang kaki lima (PKL) berjualan di trotoar.
Gembong menyatakan rencana itu tidak tepat dan berpotensi menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
Baca: Ini Dia Perbedaan Cara Anies-Ahok Tangani PKL
"Sangat kurang tepat dan kebijakan itu akan menimbulkan persoalan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi memang inilah Pak Anies selalu membuat kebijakan yang kontroversial. Kami fraksi PDI Perjuangan sangat menyayangkan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Anies," ujar Gembong, Kamis (5/9).
Gembong menilai Gubernur DKI Jakarta itu selalu membuat kebijakan yang menimbulkan kontroversi. Menurutnya, kebijakan Anies itu dikeluarkan agar dirinya tampak seolah-olah pro kepada pedagang kecil.
"Ini kan dari awal Pak Anies di DKI kan seperti itu, bahwa Pak Anies itu membuat kebijakan yang seolah-olah pro kepada pedagang kecil, seolah-olah pro kepada warga miskin. Tapi itu kan hanya seolah-olah," ujar Gembong.
Baca: Larangan Berdagang di Trotoar, Anies Jangan Tabrak Aturan
Lebih lanjut, Gembong mengatakan menempatkan PKL di trotoar bukan salah satu solusi untuk memberikan ruang kepada PKL. Menurutnya, trotoar bukanlah lapak bagi pedagang kaki lima untuk berjualan.
"Sebenarnya cara Pak Anies itu mengentaskan persoalan PKL itu bukan menempatkan PKL pada tempat yang bukan pada fungsinya. Kalau di trotoar bukan fungsinya untuk jualan PKL kan," kata dia.
Seperti diketahui, Anies berencana akan memfasilitasi PKL berjualan di trotoar. Namun, menurutnya fasilitasi itu harus dilakukan "sesuai aturan".
