Ikuti Kami

Sofyan Tan Harap Sensus Ekonomi 2026 Hasilkan Satu Data Akurat UMKM

Sofyan Tan menyebutkan, sensus merupakan instrumen penting untuk memperoleh gambaran nyata kondisi ekonomi masyarakat.

Sofyan Tan Harap Sensus Ekonomi 2026 Hasilkan Satu Data Akurat UMKM
Anggota Komisi X DPR RI dr Sofyan Tan.

Medan, Gesuri.id - Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini tengah berlangsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi acuan penting dalam menentukan arah pembangunan nasional kedepannya. Masyarakat pun diimbau untuk tidak takut berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi dan memberikan data yang benar kepada petugas.

Hal ini dikatakan Anggota Komisi X DPR RI dr Sofyan Tan dalam Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 bersama Komisi X DPR RI di Medan, Rabu 5 Agustus 2026.

Sofyan Tan menyebutkan, sensus merupakan instrumen penting untuk memperoleh gambaran nyata kondisi ekonomi masyarakat sehingga pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda

“Hari ini kita bisa lihat pasar tradisional, kios-kiosnya banyak yang sepi. Kalau 10 tahun lalu ramai. Di pusat perbelanjaan pun toko-toko fesyen tidak seramai dulu karena masyarakat sekarang lebih banyak berbelanja secara online,” ujarnya.

Dihadapan Inspektur III BPS RI, Ahmad Avenzora yang turut hadir, Sofyan Tan menekankan Sensus Ekonomi 2026 mampu menghadirkan satu data yang akurat mengenai jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengingat selama ini masih terdapat perbedaan data antarinstansi.

“Selama ini jumlah UMKM yang dirilis berbagai lembaga berbeda-beda. Nanti Sensus Ekonomi akan menjawab secara riil berapa sebenarnya jumlah UMKM yang ada di Sumatera Utara. Dengan data yang akurat, kebijakan dan penyaluran bantuan pemerintah bisa lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Sofyan Tan menegaskan, hasil sensus nantinya tidak hanya menggambarkan perubahan pola transaksi, tetapi juga dapat memperlihatkan perubahan peran anggota keluarga dalam menopang ekonomi rumah tangga. Perubahan aktivitas ekonomi masyarakat dalam beberapa tahun terakhir sangat terasa, terutama akibat perkembangan teknologi digital.

“Kalau ibu-ibu banyak membantu pendapatan keluarga melalui usaha rumahan, berarti itu bisa menjadi dasar pemerintah menyusun kebijakan. Misalnya memberikan pelatihan pemasaran digital, teknik memotret produk, hingga keterampilan lain agar usaha mereka berkembang,” katanya.

Menurut Sofyan, data sensus juga akan membantu pemerintah menyusun program pemberdayaan masyarakat secara lebih tepat sasaran.

“Kalau hasil sensusnya bagus, maka pegangan kita untuk menuju ke depan menjadi lebih jelas. Statistik itu adalah kompas bagi negara. Karena itu Sensus Ekonomi memiliki makna yang sangat penting,” ujarnya.

Sedangkan Inspektur III BPS RI, Ahmad Avenzora mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah pola usaha maupun transaksi masyarakat, dimana perubahan struktur ekonomi Indonesia yang berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Melalui Sensus Ekonomi inilah perubahan tersebut diketahui secara riil agar pemerintah memiliki data yang sesuai dengan kondisi terkini.

“Kegiatan ekonomi kita terus berubah. Sebelum Covid, usaha online masih sangat sedikit. Sekarang sudah sangat banyak. Orang membeli makanan, pakaian hingga berbagai kebutuhan melalui platform digital. Pergeseran seperti inilah yang akan dipotret dalam Sensus Ekonomi 2026,” ujarnya.

Ia menjelaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. BPS diberi mandat menyelenggarakan tiga sensus nasional, yakni Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, dan Sensus Ekonomi yang masing-masing dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.

Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu

Menurut Ahmad, hasil pendataan bukan sekadar menghasilkan kumpulan data, melainkan menjadi informasi yang dapat diterjemahkan menjadi kebijakan pembangunan.

“Data yang dikumpulkan nantinya menjadi informasi, menjadi insight, kemudian menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi ke depan,” ucapnya.

Dalam pelaksanaannya, BPS menurunkan sekitar 251 ribu petugas di seluruh Indonesia untuk melakukan pendataan. Ia menegaskan objek sensus tidak hanya perusahaan besar, tetapi juga usaha menengah, usaha mikro dan kecil (UMK), hingga usaha keluarga yang dijalankan dari rumah.

“Usaha sekarang banyak yang tidak memiliki kantor. Ada yang hanya bermodalkan satu laptop di kamar sebagai konsultan atau berjualan secara online. Usaha seperti itu juga harus didata sehingga potret ekonomi kita menjadi lengkap,” ujarnya.

Quote