Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T Danaparamita, mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengoptimalkan potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan.
Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono di Kompleks Parlemen, Rabu (2/7/2025).
"Sebetulnya, kalau kita mau memaksimalkannya, itu cukup luar biasa. Memaksimalkan pendapatan negara bukan pajak perlu dilakukan agar nantinya pemerintah memiliki anggaran yang cukup dalam melaksanakan program-program yang sifatnya pemberdayaan nelayan," ujar Sonny, dikutip pada Kamis (3/7/2025).
Menurutnya, peningkatan PNBP akan sangat berkontribusi terhadap pembiayaan program pemberdayaan nelayan dan ketahanan pangan nasional. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut hanya dapat dicapai jika ada perbaikan menyeluruh dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan.
Sonny menyebut perbaikan itu mencakup sistem penangkapan ikan terukur, efektivitas pengawasan, dan langkah nyata menjaga kelestarian laut. Ia menekankan pentingnya armada pengawas yang memadai agar potensi kerugian akibat pelanggaran dan eksploitasi sumber daya dapat dicegah.
Lebih lanjut, Sonny mengutip kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tentang sampah laut yang menunjukkan potensi kerugian hingga Rp250 triliun per tahun jika tidak dikelola secara baik.
"BRIN pernah melakukan kajian soal sampah laut, mereka berpandangan ketika itu dikelola dengan baik, potensi kerugian hingga Rp250 Triliun pertahun bisa dicegah," ungkapnya.
Dalam rapat yang sama, Sonny juga mengkritisi lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran izin yang terjadi. Ia menyinggung kasus Kades Kohod, Arsin Bin Asip, yang dikenai denda sebesar Rp48 miliar namun hingga kini belum direalisasikan pembayarannya.
"Saat itu (Raker 27 Februari) saya pernah mempertanyakan juga. Ternyata belum dibayar dan sepertinya tidak ada sanksi atau upaya yang serius agar yang didenda dapat kebayar denda tersebut," ujarnya.
Tak hanya itu, Sonny turut menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pulau-pulau kecil yang telah diprivatisasi. Ia menyebut laporan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang mencatat ada 226 pulau yang berada dalam kondisi tersebut. Menurutnya, pengawasan ini penting tidak hanya dari sisi ekonomi dan lingkungan, tetapi juga menyangkut aspek kedaulatan negara.
"Pengawasan tentang hal ini penting, karena bukan saja semata-mata urusan ekonomi dan lingkungan semata, namun juga menyangkut persoalan keamanan dan kedaulatan bangsa," ucapnya.
Ia menegaskan bahwa isu kemaritiman Indonesia tidak bisa hanya dipahami dari aspek ekonomi semata.
"Berbicara persoalan maritim bukan hanya soal ikan saja, akan tetapi juga berbicara menjaga persoalan kedaulatan bangsa dan negara," pungkasnya.
