Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), dan masyarakat dalam menjaga kelestarian terumbu karang di Bali.
Menurutnya, dukungan yang berkelanjutan menjadi faktor penting untuk memastikan program konservasi ekosistem pesisir dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat jangka panjang.
"Banyak hal luar biasa yang sudah mereka lakukan, tetapi konservasi terumbu karang tidak bisa hanya dibantu sekali kemudian selesai. Ada perawatan dan pemeliharaan yang harus dilakukan secara berkelanjutan," kata Sonny T. Danaparamita usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Badung, Bali, dikutip Jumat (24/7/2026).
Sonny menilai kelompok-kelompok konservasi yang selama ini berperan menjaga ekosistem laut masih membutuhkan dukungan yang lebih kuat agar berbagai program yang telah berjalan dapat terus berlanjut.
Ia menyebut bantuan yang pernah diberikan pada 2021 belum kembali berlanjut sehingga masyarakat harus mengandalkan inisiatif dan kemampuan mereka sendiri untuk menjaga kawasan konservasi.
Karena itu, ia mendorong keterlibatan BUMN melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Menurutnya, perusahaan-perusahaan milik negara memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pelestarian ekosistem laut dan kawasan pesisir secara berkelanjutan.
"Kebetulan tadi bertemu dengan Direktur Utama ID FOOD dan saya meminta agar BUMN juga bergotong royong memberikan dukungan. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, perusahaan memiliki kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial, Alhamdulillah, beliau menyanggupi," ujarnya.
Sonny menegaskan bahwa pelestarian ekosistem laut tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Menurutnya, sektor perikanan dan pariwisata akan semakin berkembang apabila kondisi ekologi tetap terjaga dengan baik.
"Ini bukan hanya persoalan ekonomi. Ketika ekologinya dijaga, manfaat ekonominya juga akan dirasakan masyarakat," ucapnya.
Selain mendorong dukungan dari BUMN, Sonny juga meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih aktif menyampaikan kebutuhan riil masyarakat dalam proses penyusunan anggaran.
Menurutnya, berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan perlu dirumuskan secara komprehensif agar dapat menjadi dasar pembahasan bersama DPR dalam memperkuat program konservasi pesisir.
"Kalau kebutuhan di lapangan tidak pernah disampaikan, bagaimana anggarannya bisa ada? Persoalan masyarakat harus dirumuskan dengan baik, kemudian kita carikan anggarannya," pungkasnya.
