Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap sistem ekspor Crude Palm Oil (CPO) di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara.
Mengingat hampir 99% ekspor CPO Indonesia keluar melalui pelabuhan ini, potensi kebocoran penerimaan negara menjadi perhatian serius legislatif.
Hal tersebut disampaikan Harris saat memimpin kunjungan kerja reses ke TPFT Graha Segara dan KPPBC TMP Belawan, Selasa (24/2).
Baca: Ganjar Pranowo Ungkap Masyarakat Takut dengan Pajak
Kunjungan ini bertujuan meninjau langsung mekanisme pengawasan ekspor-impor guna mencegah kebocoran di sektor kepabeanan.
Harris menjelaskan bahwa sistem logistik CPO di Belawan kini telah bertransformasi. Komoditas tersebut tidak lagi diangkut menggunakan truk (trucking), melainkan dialirkan langsung dari tangki penyimpanan ke kapal melalui jaringan pipa khusus.
"Sistem ini sangat efisien. Namun, karena CPO dikenakan pajak ekspor, pengawasannya harus ekstra ketat. Penentuan volume ekspor kini sangat bergantung pada flow meter yang terpasang di pipa-pipa penyalur," ujar politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Menurutnya, akurasi alat ukur dan integritas sistem grading kualitas CPO menjadi kunci utama agar seluruh potensi penerimaan negara tercatat secara akurat dan tidak merugikan keuangan negara.
Selain komoditas curah, Harris juga membedah arus impor peti kemas di Belawan yang mencapai kapasitas operasional 480 ribu TEUs per tahun. Ia mencatat bahwa tingkat pemeriksaan fisik di Belawan mencapai 15%, lebih tinggi dibandingkan Pelabuhan Tanjung Priok yang berada di kisaran 10%.
"Sisanya masuk ke jalur hijau yang tanpa pemeriksaan mendalam. Di sinilah pentingnya pengawasan. Jalur-jalur ini harus dijaga ketat agar tidak ada celah bagi penyelundupan atau pelanggaran kepabeanan," tegas legislator dari Dapil Jawa Tengah IX tersebut.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Dalam aspek infrastruktur, Harris mengapresiasi modernisasi peralatan yang dimiliki Pelindo. Namun, ia memberikan catatan khusus mengenai kedalaman dermaga yang saat ini berada di angka 14 meter.
"Jika kedalaman bisa ditingkatkan hingga di atas 18 meter, kapal-kapal besar bisa langsung bersandar. Ini akan secara otomatis meningkatkan daya saing Belawan sebagai hub logistik internasional di wilayah Barat Indonesia," jelasnya.
Menutup kunjungannya, Harris menegaskan bahwa meskipun kewenangan utama berada di tangan Bea dan Cukai, sinergi dengan operator pelabuhan seperti Pelindo tetap krusial.
"Kami di Komisi XI ingin memastikan ekspor-impor berjalan efisien, penerimaan negara aman, dan pengawasan benar-benar efektif. Sebagai pelabuhan terbesar di luar Pulau Jawa, Belawan tidak boleh memiliki pengawasan yang longgar," pungkasnya.
