Jakarta, Gesuri.id – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, mengecam keras dugaan praktik pengumpulan dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pemindaian wajah warga Indonesia oleh layanan lintas negara demi iming-iming insentif ekonomi.
Anggota tim gabungan perumus Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia ini menilai fenomena tersebut mengandung cacat hukum sekaligus mengancam kedaulatan data nasional.
"Penghimpunan KTP, citra wajah, dan seterusnya, saya melihat ini ada persoalan hukum yang meliputi keabsahan persetujuan," tegas Rieke dalam wawancara program Indonesia Menyapa, sebagaimana dilansir dari kanal YouTube RRI Pro3, Kamis (12/11).
Baca: Tak Banyak yang Tahu Ternyata Capres Ganjar Pranowo Keturunan
Menurut Rieke, eksploitasi data kependudukan secara masif ini menjadi bukti nyata masih adanya celah kerentanan dalam sistem perlindungan data serta lemahnya pengawasan siber di Tanah Air. Di tengah era digital ketika data bernilai ekonomi sangat tinggi, abainya negara dalam memproteksi warganya sama saja dengan mempertaruhkan keselamatan publik.
"Di balik angka dalam data negara, ada nasib dan nyawa jutaan rakyat, serta pertahanan dan keamanan bangsa," ujar Rieke.
Rieke menekankan bahwa lemahnya perlindungan data pribadi membuka pintu bagi kejahatan siber transnasional yang dapat merugikan perekonomian hingga stabilitas nasional.
Oleh sebab itu, ia mendesak agar RUU Satu Data Indonesia segera disahkan guna menutup celah kebocoran informasi penduduk dan mengintegrasikan sistem keamanan siber nasional.
Selain payung hukum, Rieke juga mendorong penguatan kelembagaan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) agar mampu mengawal kedaulatan ruang digital dari intervensi asing.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Di sisi lain, pembenahan aspek teknologi disebutnya harus berjalan beriringan dengan reformasi tata kelola birokrasi serta pengetatan pengawasan internal penegak hukum.
Rieke menyinggung maraknya kasus penipuan daring (online) yang kerap dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan sebagai bukti perlunya evaluasi pengawasan secara menyeluruh.
Menutup pernyataannya, Rieke mengingatkan seluruh pemangku kebijakan agar menempatkan keamanan data warga di atas kepentingan ekonomi sesaat. Baginya, menjaga data kependudukan adalah bagian mutlak dari mempertahankan martabat dan kedaulatan digital bangsa Indonesia.
