Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRK Waropen mendesak Pemerintah Kabupaten Waropen agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) difokuskan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Penanganan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, serta perbaikan mutu pendidikan dan kesehatan menjadi fokus utama yang dituntut fraksi tersebut.
Pernyataan ini disampaikan oleh anggota DPRK Waropen Fraksi PDI Perjuangan, Leonard Refasi, saat membacakan pemandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna II DPRK Waropen Masa Persidangan II Tahun 2026 di ruang sidang DPRK Waropen, Senin (20/7/2026).
Rapat tersebut mengagendakan tiga pembahasan penting:
1. Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Waropen TA 2025.
2. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025.
3. Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Dalam pemandangan umumnya, Leonard menegaskan pentingnya pemenuhan alokasi anggaran wajib (mandatory spending) secara berkualitas dan terukur. Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah daerah menyajikan data capaian kinerja makro sebagai tolok ukur keberhasilan penggunaan anggaran.
"Fraksi berharap tidak ada lagi keluhan mengenai kondisi sekolah yang rusak maupun pelayanan di rumah sakit daerah dan puskesmas yang dinilai menolak atau memperlambat pelayanan kepada masyarakat kurang mampu," ujar Leonard.
Menanggapi kritikan dan masukan tersebut, Penjabat Bupati Waropen, Drs. Fransiskus Xaverius Mote, M.Si., dalam lanjutan rapat paripurna pada Selasa (21/7/2026) menegaskan bahwa catatan dari Fraksi PDI Perjuangan menjadi perhatian serius pihak eksekutif.
Baca: Ganjar Pranowo Minta Kader Parpol Lebih Responsif Kebutuhan
Fransiskus mengungkapkan, saat ini indikator capaian penanganan stunting di Kabupaten Waropen telah berada di angka 18 persen. Pemkab berkomitmen untuk terus membenahi program penanganan sesuai aturan yang berlaku.
"Pemerintah berkomitmen memperkuat efektivitas program penanggulangan kemiskinan ekstrem agar manfaat APBD dirasakan langsung oleh masyarakat. Upaya ini terus diintegrasikan dengan peningkatan kualitas layanan dasar," ungkap Fransiskus.
Terkait sektor pendidikan dan kesehatan, Pemkab Waropen berjanji akan menjamin pelayanan medis di rumah sakit maupun puskesmas berjalan optimal tanpa diskriminasi, serta mempercepat perbaikan fasilitas sekolah yang rusak.
Fransiskus menambahkan, seluruh catatan strategis legislatif akan dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan anggaran mendatang. Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan mampu melahirkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat Waropen.
