Medan, Gesuri.id - Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PDI Perjuangan Jusup Ginting Suka menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jalan Parang, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Sabtu (13/12/2025), yang diserbu ratusan warga hingga panitia kewalahan.
“Jumlah yang hadir jauh di atas target, tapi ini membuktikan warga ingin tahu dan paham hak mereka dalam pelayanan kesehatan. Apalagi kondisi sekarang, banyak warga yang membutuhkan layanan maksimal,” ujar Jusup dalam sambutannya.
Sosperda yang digelar di penghujung Desember 2025 itu menjadi agenda penutup tahun, namun justru menyedot perhatian besar masyarakat. Warga berbondong-bondong hadir untuk mendapatkan informasi langsung, sekaligus bertatap muka dengan wakil rakyat yang dikenal aktif memperjuangkan bantuan pendidikan dan pelayanan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Jusup juga menyampaikan keprihatinannya atas bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Medan dan sekitarnya, yang menyebabkan korban jiwa serta kerugian materi dan nonmateri.
“Saya secara pribadi dan sebagai anggota DPRD Kota Medan dari PDI Perjuangan turut berbelasungkawa. Pemerintah harus hadir lebih maksimal, terutama dalam menjamin pelayanan kesehatan bagi para korban,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Medan telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp240 miliar untuk sektor kesehatan, ditambah dengan skema BPJS Universal Health Coverage (UHC) dan UHC primer. Jusup pun mengingatkan pihak rumah sakit agar tidak memulangkan pasien sebelum benar-benar pulih.
Tak hanya itu, Jusup juga mendesak Dinas Sosial agar memprioritaskan bantuan bagi kelompok rentan, khususnya ibu-ibu lansia di Daerah Pemilihan (Dapil) 5. Ia juga meminta warga untuk tidak ragu melapor apabila mengalami kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan.
“Saya berharap ke depan semua biaya pengobatan bisa benar-benar gratis. Tapi masyarakat juga harus sadar dan tertib membayar pajak,” ucapnya.
Menjelang perayaan Natal, Jusup memastikan tetap memberikan perhatian bagi kegiatan keagamaan di gereja-gereja se-Dapil 5 sebagai bentuk kepedulian terhadap jemaat dan masyarakat.
“Inilah bentuk perhatian saya kepada warga dan gereja di dapil ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Staf Ahli Fraksi PDI Perjuangan Sekretariat DPRD Medan, Waldemar Sihombing, menegaskan bahwa masyarakat yang membutuhkan penanganan medis darurat tidak perlu khawatir selama memiliki KTP.
“Kalau ada rumah sakit yang menolak atau mempersulit, segera lapor ke Pak Jusup Ginting. Kami akan tindak lanjuti,” tegasnya.
Pada sesi tanya jawab, sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait pelayanan rumah sakit. Carles Hendrik Ketaren, warga Kecamatan Medan Maimun, mengaku kecewa karena anaknya yang mengalami cedera kepala ditolak BPJS dengan berbagai alasan.
“Padahal ini kondisi darurat. Alasannya berubah-ubah. Saya merasa rumah sakit sewenang-wenang dan sangat mengecewakan,” jelasnya.
Keluhan serupa disampaikan Benyamin Surbakti, warga Kwala Bekala, yang mengaku mengalami perlakuan tidak adil saat menjalani perawatan menggunakan BPJS.
“Karena saya protes keras, akhirnya saya ditempatkan di VIP tanpa biaya. Ini bukti masih banyak praktik yang merugikan pasien,” ujarnya.
Kegiatan sosialisasi tersebut pun berubah menjadi ruang aspirasi warga sekaligus peringatan keras bagi pemerintah dan pihak rumah sakit agar tidak mengabaikan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan.
Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Dinas Sosial Kota Medan Syarif Hidayat Nasution, perwakilan BPJS Kesehatan Medan Mia Suryanti Ginting, perwakilan Kecamatan Medan Johor Nurianun SH dan Vestina Br Ginting, tokoh agama Pdt. Jhon Terkelin Ginting, Staf Fraksi PDI Perjuangan Sekretariat DPRD Medan Waldemar Sihombing, serta sejumlah tokoh masyarakat dan undangan lainnya.
