Ikuti Kami

Sri Untari Soroti Tingginya Pernikahan Dini dan Anak Putus Sekolah di Malang, Dorong Kopwan Kuasai Digitalisasi

Legislator PDI Perjuangan itu juga mendorong penguatan kapasitas Koperasi Wanita (Kopwan) melalui pemanfaatan teknologi digital.

Sri Untari Soroti Tingginya Pernikahan Dini dan Anak Putus Sekolah di Malang, Dorong Kopwan Kuasai Digitalisasi
Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno.

Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP., menyoroti tingginya kasus Anak Tidak Sekolah (ATS) dan pernikahan dini di wilayah Malang Timur, khususnya Kecamatan Poncokusumo. 

Persoalan tersebut menjadi salah satu aspirasi masyarakat yang diserapnya dalam agenda reses di Shilla Tirta, Tumpang, Kabupaten Malang, Senin (16/11/2026). Selain persoalan sosial, legislator PDI Perjuangan itu juga mendorong penguatan kapasitas Koperasi Wanita (Kopwan) melalui pemanfaatan teknologi digital.

”Beberapa ibu pengurus Kopwan di Poncokusumo ini juga berperan sebagai kader masyarakat. Mereka menyampaikan di sana banyak sekali kasus ATS dan pernikahan dini karena orang tuanya sibuk bekerja. Mereka meminta saya hadir langsung untuk membantu menekan angka ini, mengingat Kabupaten Malang memang menjadi salah satu daerah dengan angka tertinggi di Jawa Timur,” ujar Sri Untari usai kegiatan reses.

Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak

Dalam pertemuan yang menjangkau masyarakat Kecamatan Tumpang, Jabung, Poncokusumo, dan Singosari tersebut, Sri Untari menerima berbagai keluhan dan usulan, mulai dari persoalan sosial, pendidikan, lingkungan, hingga pelayanan birokrasi.

Menurutnya, tingginya angka anak tidak sekolah dan pernikahan dini membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Peran keluarga, masyarakat, serta pemerintah daerah dinilai penting untuk mencegah anak-anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan dan masa depan yang lebih baik.

Selain persoalan sosial, masyarakat juga menyampaikan keluhan mengenai kondisi infrastruktur pendidikan. Salah satunya terkait gedung Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-kanak (TK) yang kondisinya nyaris ambruk, sementara status tanah yang digunakan masih menumpang.

Menanggapi aspirasi tersebut, Sri Untari menjelaskan bahwa pengajuan bantuan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD mensyaratkan kejelasan legalitas lahan. Usulan yang memenuhi persyaratan administrasi nantinya dapat diperjuangkan untuk tahun anggaran 2028, mengingat siklus perencanaan anggaran 2027 telah ditutup.

Di sektor lingkungan, warga mengadukan persoalan pencemaran dan bau tidak sedap di aliran sungai kawasan Lawang yang diduga berasal dari limbah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Keluhan serupa juga disampaikan masyarakat dari wilayah Singosari.

Menanggapi laporan tersebut, Sri Untari menyatakan akan menerjunkan tim untuk melakukan verifikasi langsung ke lapangan. Langkah ini diperlukan agar persoalan yang dikeluhkan masyarakat dapat diketahui penyebabnya dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan instansi terkait.

Sementara itu, terkait lambatnya penerbitan izin pendirian masjid di atas tanah wakaf, Sri Untari menyatakan kesiapannya berkoordinasi langsung dengan Bupati Malang. Upaya tersebut dilakukan untuk mendorong percepatan proses administrasi, terlebih lahan yang dibutuhkan telah memperoleh persetujuan.

Adapun aspirasi mengenai permohonan insentif bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), KB, dan TK juga menjadi perhatian. Sri Untari menjelaskan bahwa kebijakan pemberian insentif tersebut berada di bawah kewenangan Bupati Malang. Namun, upaya merealisasikannya membutuhkan perhatian lebih karena adanya pemangkasan transfer anggaran dari pemerintah pusat.

Di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, Sri Untari yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) memastikan program pelatihan peningkatan kapasitas pengurus Koperasi Wanita (Kopwan) tetap berlanjut.

Ia menilai penguatan koperasi tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan kemampuan pengelolaan organisasi dan usaha, tetapi juga harus diikuti dengan penguasaan teknologi digital. Karena itu, agenda reses kali ini sekaligus dimanfaatkan sebagai ruang edukasi agar para pengurus Kopwan semakin terbiasa menggunakan teknologi dalam menjalankan aktivitas organisasi.

Baca: Ganjar Pranowo Minta Publik Hormati Keinginan Gibran Mundur

Dalam kegiatan tersebut, para pengurus Kopwan diajak mempraktikkan secara langsung pengisian survei dan penyampaian aspirasi masyarakat melalui aplikasi Astari (Aspirasi Mutakhir). Praktik tersebut dipandu oleh tim Sri Untari agar peserta dapat memahami penggunaan aplikasi secara langsung.

”Saya ingin Kopwan ini mengenal digitalisasi agar terbiasa menggunakan gawai. Jadi, tadi mereka langsung praktik latihan memasukkan aspirasi di Astari dengan dipandu tim kami. Semua ternyata bisa melakukannya, dan aspirasi tersebut tetap kami catat juga secara manual untuk segera ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Melalui kegiatan reses tersebut, Sri Untari berharap berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat Malang Timur dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku. Ia juga mendorong pengurus Kopwan semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi sehingga mampu memperkuat peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Quote