Ikuti Kami

Darurat Kepercayaan di Jateng: 5,12 Juta Kendaraan "Mangkir" Pajak, Bung Kafi Tuntut Gubernur Minta Maaf

Ingatan rakyat itu panjang. Kekecewaan yang tidak dijawab akhirnya berubah menjadi pembangkangan.

Darurat Kepercayaan di Jateng: 5,12 Juta Kendaraan
Kader muda PDI Perjuangan, Shohibul Kafi.

Jakarta, Gesuri.id - Gerakan boikot pembayaran pajak kendaraan di Jawa Tengah kini menjelma menjadi badai yang sulit diabaikan. 

Berdasarkan data Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng, tercatat sebanyak 5,12 juta kendaraan mangkir pajak hingga akhir 2025. 

Angka fantastis ini mencakup 4,55 juta unit roda dua dan 565 ribu unit roda empat, dengan total potensi kerugian mencapai Rp3,75 triliun.

Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur

​Menanggapi krisis tersebut, kader muda PDI Perjuangan, Shohibul Kafi yang akrab disapa Bung Kafi mendesak Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, segera melakukan instropeksi menyeluruh dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat.

​"Tidak ada asap tanpa api. Gerakan rakyat tidak bayar pajak pasti ada penyebabnya. Pak Gubernur seyogianya introspeksi diri," tegas Bung Kafi saat ditemui di Jakarta, Selasa (17/11).

Menurutnya, fenomena pembangkangan sipil ini bukanlah insiden yang terjadi secara kebetulan, melainkan akumulasi kekecewaan atas pola kepemimpinan di daerah. Ia mengingatkan kembali memori publik ketika wilayah Jawa Tengah dilanda bencana dan jeritan warga membanjiri media sosial, namun respons serta kehadiran pemimpin dinilai minim.

​"Ingatan rakyat itu panjang. Kekecewaan yang tidak dijawab akhirnya berubah menjadi pembangkangan," ujarnya tajam.

​Bung Kafi menilai bahwa angka 5,12 juta kendaraan—yang hampir mencakup sepertiga dari total 17 juta kendaraan terdaftar di Jawa Tengah merupakan alarm keras atas merosotnya legitimasi politik pemerintah daerah.

Baca: Ini Resep Hidup Bahagia dari Ganjar Pranowo

​"Kalau angka ini terus bertambah, Gubernur akan kehilangan kepercayaan publik. Betapa sakitnya seorang pemimpin tanpa rakyat," paparnya.

​Sebagai langkah awal pemulihan kepercayaan, ia menyarankan agar Gubernur turun tangan langsung melakukan tabayun, mengakui kekurangan, serta memaparkan kondisi fiskal daerah secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi.

​"Paling tidak, langkah ini bisa meredam amarah rakyat, meski itu bukan akhir dari segalanya," pungkas Bung Kafi.

Quote