Sorong, Gesuri.id — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sturman Panjaitan mendesak pemerintah daerah segera menuntaskan persoalan administrasi yang menghambat perbaikan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jembatan Puri di Sorong, Papua Barat Daya.
Akibat lambannya proses tersebut, para nelayan setempat kesulitan memasarkan hasil tangkapan mereka karena fasilitas pelelangan tak berfungsi optimal.
Dalam kunjungan kerja reses Komisi IV ke Sorong, Kamis (30/10/2025), Sturman menyebut kondisi TPI cukup memprihatinkan, terutama pada bagian atap yang bocor dan fasilitas rusak. Padahal, menurutnya, biaya perbaikan tidak besar, namun tertahan oleh belum tuntasnya penyerahan administrasi antara Pemprov Papua Barat dan Pemprov Papua Barat Daya.
“Masalahnya sudah lama. Atapnya bocor-bocor, padahal biayanya tidak besar — mungkin tidak sampai ratusan juta. Tapi karena belum ada penyerahan administrasi dari Papua Barat ke Papua Barat Daya, jadi tertunda,” ujar Sturman dikutip dari Parlementaria.
Selain meninjau kondisi TPI, Komisi IV DPR bersama mitra kerja di sektor kelautan dan perikanan turut menyalurkan bantuan perlengkapan nelayan seperti cool box, alat pancing, dan sarana penunjang lainnya.
“Kita juga sudah memberikan bantuan lewat mitra Komisi IV berupa cool box, alat pancing, dan perlengkapan lain bagi nelayan di sini,” tambahnya.
Sturman menegaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar perbaikan fasilitas TPI Jembatan Puri menjadi prioritas nasional. Menurutnya, keberadaan TPI yang layak akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan nelayan.
“Kami akan berkoordinasi dengan KKP supaya masyarakat di sini bisa segera menikmati manfaat TPI ini. Sudah terlalu lama fasilitasnya tidak maksimal,” tegasnya.
