Jakarta, Gesuri.id - Bupati Kubu Raya Sujiwo meminta pemerintah desa untuk lebih selektif dalam belanja anggaran dana desa mengingat tahun 2026 terjadi pemangkasan anggaran dana desa yang menjadi tantangan serius bagi desa-desa di Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar).
"Namun pengurangan anggaran ini tidak boleh mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat. Memang berat, teramat berat di mana pemangkasannya itu terjadi sampai ke desa di mana dana desa hampir Rp50 miliar dikurangi," kata Sujiwo di Sungai Raya, Kubu Raya, Kalbar, Jumat.
Menurut dia, tekanan fiskal nasional pada 2026 berdampak langsung hingga ke tingkat desa. Pemerintah pusat memangkas alokasi dana desa yang mengalir ke Kabupaten Kubu Raya hampir Rp50 miliar, sebagai bagian dari kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Sujiwo mengatakan secara keseluruhan TKD Kabupaten Kubu Raya pada 2026 dipangkas hingga Rp397 miliar, menjadikannya pemangkasan tertinggi di Kalimantan Barat. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah hingga pemerintah desa untuk melakukan penyesuaian anggaran secara ketat dan terukur.
"Sekali lagi saya tegaskan, tidak boleh pelayanan publik terganggu. Termasuk pelayanan di desa. Jangan sampai masyarakat yang merasakan dampaknya," ujar dia.
Dalam situasi keterbatasan fiskal, Sujiwo meminta para kepala desa melakukan inventarisasi anggaran secara cermat serta memperketat belanja. Menurut dia, setiap rupiah dana desa harus diarahkan pada program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat.
"Saya minta kencangkan ikat pinggang. Diinventarisir poin-poin anggaran, setiap rupiah itu harus menukik dan mendarat untuk kepentingan publik," katanya.
Ia juga mengingatkan agar belanja yang bersifat rutin, seremonial, maupun operasional yang tidak memiliki dampak langsung bagi masyarakat dapat ditunda atau bahkan ditiadakan sementara. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan program prioritas desa.
Baca: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji
"Yang sifatnya rutinitas, operasional, belanja-belanja yang tidak terlalu penting, mohon untuk ditunda atau ditiadakan. Fokuskan ke kebutuhan masyarakat," katanya.
Lebih lanjut, Sujiwo menekankan bahwa desa merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Oleh karena itu, meskipun menghadapi pemangkasan anggaran, desa dituntut tetap tangguh, kreatif, dan adaptif dalam mengelola pembangunan.
"Momentum Hari Desa Nasional ini harus menjadi pengingat bahwa desa adalah ujung tombak pembangunan. Meski dihimpit pemangkasan anggaran, desa harus tetap berpihak kepada rakyat agar pembangunan dari pinggiran tetap berjalan tanpa kehilangan arah," kata Sujiwo.
