Jakarta, Gesuri.id – Intensitas hujan tinggi yang mengguyur wilayah Sulawesi Tengah dalam beberapa hari terakhir memicu gelombang bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah kabupaten.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas J. Rumambi, mendesak pemerintah daerah dan BPBD untuk segera mengambil langkah konkret, baik dalam penanganan darurat maupun solusi jangka panjang.
Empat kabupaten tercatat mengalami dampak terparah, yakni Poso, Donggala, Banggai, dan Morowali. Ratusan rumah warga terendam, sementara infrastruktur vital seperti jembatan penghubung antardesa dan ruas jalan nasional mengalami kerusakan serius.
Baca: Ganjar Pranowo: Dari Pengacara hingga Gubernur
Dampaknya, mobilitas warga lumpuh total selama berhari-hari. Selain itu, sektor pertanian turut terpukul akibat lahan warga yang terendam, mengancam ketahanan pangan lokal.
Matindas J. Rumambi meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat kabupaten maupun provinsi untuk bergerak cepat melakukan evakuasi dan distribusi logistik.
"Respons terhadap bencana harus efektif dan tepat sasaran. Sinergi antara BPBD, pemerintah daerah, dan relawan sangat krusial, terutama dalam memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti lansia," ujar Anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Matindas menekankan bahwa banjir di Sulawesi Tengah telah menjadi siklus tahunan yang polanya terus berulang. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa akar masalah belum tertangani secara serius oleh pemerintah daerah.
Poin Utama Evaluasi Matindas J. Rumambi:
1. Normalisasi Sungai: Mendorong perbaikan drainase dan normalisasi aliran sungai segera dilakukan.
2. Kelestarian Lingkungan: Menyoroti kerusakan hutan dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali sebagai pemicu utama.
3. Pengawasan Lemah: Mengkritik lemahnya pengawasan terhadap aktivitas yang merusak lingkungan.
Baca: Ganjar Pranowo Dinilai Punya Keberanian Ambil Risiko
"Ini bukan bencana yang tiba-tiba. Kami sudah ingatkan para bupati dan wali kota saat kunjungan kerja Komisi VIII kemarin untuk memperkuat kebijakan pengendalian banjir," tegas Ketua DPD PDI Perjuangan Sulteng tersebut.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Sulteng, Matindas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan di tengah cuaca ekstrem. Namun, ia kembali menggarisbawahi bahwa kunci utama berada pada kebijakan pemerintah yang berpihak pada kelestarian alam.
"Kerusakan hutan dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali memperparah risiko ini. Perlu kebijakan terukur untuk meminimalisir risiko bencana di masa mendatang," pungkasnya.
