Tangerang, Gesuri.id - Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang Sumarti siap menindaklanjuti keluhan warga di Tanah Tinggi yang meminta akses di Jalan Mandala dan Melati di sekitar proyek tol bandara-Kunciran.
“Iya, warga meminta akses jalan tidak diputus oleh jalan tol Bandara Kunciran. Karena jalan itu satu-satunya akses untuk anak-anak menuju ke sekolah, kalau diputus ya kasihan warga memang,” kajta Sumarti di Tangerang, Selasa (3/12).
Baca: Sulsel Siap Bangun Jalan Tol Nasional Tahun 2020
Setelah mendengar pendapat dari kedua pihak dan sejumlah instansi terkait, Sumarti menyimpulkan, titik persoalan ini ada pada PT JKC yang memiliki kapasitas untuk mengusulkan tuntutan warga kepada Kementerian PUPR.
“Selama ini mungkin belum terealisasi karena komunikasi yang tersendat. Makanya kami ajak duduk bareng semua yang berkaitan dalam pembangunan proyek ini. Kan kita mau cari solusi,” terangnya.
Politisi PDI Perjuangan ini pun mengaku akan terus mengawal persoalan warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang.
“Kami akan terus mengawal, sampai keinginan warga terealisasi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua LPM Kelurahan Tanah Tinggi Sukatno mengaku belum puas untuk hasil yang didapat dari musyawarah tersebut. Sebab menurutnya, tuntutan warga yang hanya meminta akses jalan tidak diputus pembangunan itu, belum mendapat kejelasan sampai hari ini.
“Intinya kami belum puas, karena belum jelas. Kami masih harus menunggu JKC mengusulkan ke Kementerian PUPR,” jelas Sukatno mewakili ratusan warga.
“Pilihan kami hanya dua. Ditutup atau dibuka, tapi pihak JKC tetap tidak mau ambil keputusan hari ini. Dia (JKC) meminta waktu untuk menunggu jawaban dari Kementerian PUPR. Makanya kami buat pernyataan,” tegasnya.
Baca: Presiden Jokowi Beberkan Fungsi Jalan Tol Trans Jawa
Di tempat yang sama, Pimpinan Proyek (Pimpro) PT JKC Tatok Imbang K mengaku akan menyampaikan usulan warga dari hasil rapat ini kepada Kementerian PUPR.
“Kami akan follow up tuntutan warga ke Kementerian PUPR. Dan kalau untuk keputusan, kami menyerahkan semua itu kepada kementerian, sebab kami terikat dengan perjanjian perusahaan jalan tol,” ujarnya.
