Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, mengritisi rencana pengadaan sistem rudal supersonik BrahMos oleh pemerintah. Ia menilai pengadaan alutsista bernilai besar tersebut harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, mengingat hingga kini DPR belum menerima penjelasan resmi terkait rincian pengadaan tersebut.
"Sampai saat ini, DPR belum menerima pemberitahuan dari pemerintah terkait detail pengadaan sistem rudal BrahMos tersebut," ujar Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin, dikutip Selasa (7/7/2026).
Menurut TB Hasanuddin, penjelasan resmi dari pemerintah mengenai rencana pengadaan sistem rudal BrahMos masih belum jelas dan terkesan tertutup. Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip tata kelola pengadaan alutsista yang mengedepankan keterbukaan.
"Setiap pengadaan pertahanan berskala besar harus mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas," ujarnya.
Ia menegaskan, DPR akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap setiap pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) yang menggunakan anggaran negara. Karena itu, Komisi I DPR akan segera meminta penjelasan langsung dari pemerintah mengenai proses pengadaan tersebut.
"Dalam waktu dekat akan meminta penjelasan resmi dari pemerintah," kata politisi PDI Perjuangan itu.
Sebagai informasi, rudal BrahMos versi ekspor yang ditawarkan kepada Indonesia memiliki jangkauan maksimal sekitar 290 kilometer sesuai ketentuan Missile Technology Control Regime (MTCR). Meski mampu melesat hingga kecepatan sekitar Mach 2,8 atau hampir tiga kali kecepatan suara, sejumlah pihak menilai kemampuan tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan kebutuhan pertahanan Indonesia yang memiliki wilayah laut dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang sangat luas.
