Ikuti Kami

THL di Banyuwangi akan Dirasionalisasi Sesuai Kebutuhan

Rasionalisasi THL tersebut sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas kerja, dan efektifitas suatu kegiatan.

THL di Banyuwangi akan Dirasionalisasi Sesuai Kebutuhan
Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, I Made Cahyana Negara.

Banyuwangi, Gesuri.id - Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, I Made Cahyana Negara menegaskan pemerintah kabupaten tidak akan merumahkan Tenaga Harian Lepas (THL).

Pemkab Banyuwangi kata Made THL hanya dirasionalisasi sesuai fungsi dan kebutuhan.

Baca: Banyak Kader PDI Perjuangan yang Berprestasi

“Kita meluruskan, bukan langsung serta merta Pemkab Banyuwangi melakukan pengurangan THL, namun hanya dirasionalisasi. Rasionalisasi THL dilakukan dengan melihat beberapa faktor, diantaranya pengadaan PNS baru, menyongsong implementasi Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (P3K), serta disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan,” ucapnya di Banyuwangi, Senin (10/12).

Rasionalisasi THL tersebut sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas kerja, dan efektifitas suatu kegiatan dengan memaksimalkan kebutuhan yang ada. Selain itu rasionalisasi juga merupakan cara untuk membenahi manejemen yang ada agar lebih produktif.

“Kami minta THL jangan berkecil hati, justru dengan rasioanlisasi terkadang SKPD justru butuh penambahan tenaga, guna optimalisasi PAD, seperti di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ,” pungkas Made Cahyana.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD), Nafiul Huda menyampaikan, sebagai upaya menata Sumber Daya Manusia (SDM) Pemkab banyuwangi akan merasionalisasi sumber daya yang ada, baik di ASN maupun THL.

“Rasionalisasi dilakukan berdasarkan atas kebutuhan daerah, sekaligus untuk persiapan implementasi PP No. 49 Tahun 2018, “ ucap Nafiul Huda.

Baca: Pembangunan Pabrik KA di Banyuwangi Pertengahan Desember

Rasionalisasi THL diharapkan sudah rampung pada bulan Desember 2018 ini, mengingat perjanjian kontrak kerja akan diawali pada bulan Januari 2019. Sebelumnya diberitakan, jumlah THL di sejumlah SKPD dilingkungan Pemkab Banyuwangi dianggap membebani anggaran Pemerintah Daerah.

Pemkab Banyuwangi harus mengeluarkan Rp. 56 miliar dalam setahun untuk membayar honor THL. Untuk mengurangi beban pengeluaran ditengah kondisi keuangan daerah yang kurang maksimal. Pemkab Banyuwangi berencana melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah hingga 1.000 orang.

Quote