Jakarta, Gesuri.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberi apresiasi terhadap serangkaian kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Karena menurut Mendagri peran KPK merupakan salah satu perpanjangan tangan pemerintah dalam memerangi salah satu racun demokrasi.
Baca: Djarot Apresiasi PP Soal Penghargaan untuk Pelapor Korupsi
Tjahjo mengatakan saat ini Indonesia sedang dalam tahap konsolidasi demokrasi untuk mewujudkan hubungan tata kelola pusat dan daerah agar semakin efektif, efesien dan mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya untuk mewujudkan otonomi daerah secara keseluruhan.
"Tangan pemerintah kayak saya ini terbatas pada bagaimana kita punya komitmen untuk memerangi racun demokrasi yang menyangkut politik uang dalam proses memilih seorang kepala daerah, anggota DPR RI, DPRD, sampai capres cawapres," ujar Tjahjo di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Selasa (4/12).
Tjahjo menyebut racun demokrasi itu juga bisa berasal dari partai politik, yang mengeluarkan para calon-calon anggota legislatifnya.
Baca: Mendagri Tjahjo Segera Tuntaskan Status PNS Korupsi
Karena Proses perekrutan disebutnya menjadi tanggung jawab penuh partai politik itu sendiri dan Pemerintah hingga KPK tidak bisa ikut campur didalam itu.
"Kita ini kan menganut kepemerimtahan presiden yang multi partai. Untuk mewujudkan konsolidasi, demokrasi, dan sitem pemerimtahan yang efektif dan efesien tadi, ya mari salah satunya adalah langkah-langlah ini yang diinisiasi oleh KPK memangkas, memerangi racun demokrasi dan benalu demokrasi," imbuh Tjahjo.
