Jakarta, Gesuri.id – Mendagri Tjahjo Kumolo menunggu keterangan resmi dari KPK terkait operasi tangkap tangan (OTT) 10 orang, diantaranya pejabat di Pemkab Bekasi, PNS dan swasta.
Baca: Tjahjo Minta Kepala Daerah Bermitra dengan KPK
"Saya belum mendapat laporan detail, saya tunggu saja dulu. Kami akan menyikapi setelah KPK menyampaikan pernyataan resmi," kata Tjahjo, di Lemhanas, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/10).
Tjahjo menjelaskan pihak KPK biasanya menyurati Kemendagri bila ada kepala daerah yang terlibat masalah hukum. Setelahnya Mendagri akan mengambil sikap.
Baca: Tjahjo: Penguatan APIP Sangat Membantu KPK
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan membenarkan OTT di Kabupaten Bekasi. Menurutnya, OTT terkait proses perizinan proyek properti Meikarta. KPK juga menyegel ruang di Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.
"Sampai saat ini setidaknya lebih dari Rp 1 miliar dalam mata uang dolar Singapura (SGD) dan rupiah yang diamankan sebagai barang bukti," ujar Basaria Pandjaitan.
