Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono, menilai rencana kebijakan impor beras yang akan diambil pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan tidak sesuai dengan data dimiliki Kementerian Pertanian.
Baca: Baju Putih Jokowi, Hasto: Presiden Ingin Berdaulat di Pangan
Sebab Ono menganggap, berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, dari Januari hingga April 2021, disampaikan akan ada produksi padi sebesar 14,54 juta ton.
Data tersebut juga mengacu pada asumsi konsumsi masyarakat pada rentang waktu tersebut hanya 9,72 juta ton.
"Sehingga ada surplus tuh sampai bulan April 4,81 juta ton. Nah sehingga tentunya dari data yang disajikan Kementerian Pertanian tidak ada krisis pangan, khususnya beras sampai menjelang Mei atau menjelang bulan Ramadhan atau hari raya Idul Fitri," kata Ono saat berbicara dalam webinar yang diselengarakan organisasi sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Kamis (25/3).
Menurut Ono, persoalan impor beras sebanyak 1 juta ton yang baru-baru ini mengemuka, bisa juga dilihat dari paparan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso saat hadir dalam rapat dengar pendapat dengan parlemen belum lama ini.
Kata Ono, di tahun 2018, impor beras mencapai 2,25 juta ton. Bulog sendiri, kata Ono, mendapat penugasan sebanyak 1,75 juta ton.
Berdasarkan laporan itu juga disampaikan masih ada sisa stok melebih 1 juta ton dari cadangan Bulog yang belum terserap.
"Bahwa stok beras pada Bulog itu, baik yang merupakan cadangan beras pemerintah yang berjumlah 859 ribu lebih ton dan beras komersial yang berjumlah 23 ribu ton, dengan asumsi juga bahwa Bulog melakukan penyerapan sampai pada April 2021, ini diperkirakan jumlah totalnya sudah di atas 1 juta ton," kata Ono yang dikenal lama bergelut di sektor pertanian.
Ono pun ingin mengetahui, pengambilan keputusan impor beras yang terjadi pada rapat terbatas antar pejabat di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian. Apakah pertimbangan mengambil keputusan itu menyikapi isu global terkait krisis pangan terkait dampak pandemi Covid-19.
Jika benar, menurut Ono, hal itu tidak tepat karena krisis pangan versi global yang dimaksud bukan komoditas langka di Tanah Air.
Sebaliknya, lanjut Ono, kebijakan impor beras yang diambil justru bersamaan dengan masa panen petani.
"Nah tetapi krisis pangan yang berujung pada inflasi atau kenaikan kalau berhubungan dengan sumber pangan yang ada di Indonesia hanya 4 jenis pangan saja sebenarnya yang akan berpotensi mengalami kenaikan. Yang pertama adalah kedelai, kedua adalah daging, ketiga adalah gula dan ke-empat bawang putih. Karena memang sampai dengan saat ini Kementerian Pertanian belum mampu bisa memenuhi sumber pangan tersebut untuk kebutuhan rakyat Indonesia," kata Ono.
Baca: Sekjen Hasto: Ini Alasan PDI Perjuangan Kritisi Impor Beras
"Sehingga ya sekali lagi isu global ini juga jangan dijadikan satu-satunya dasar bicara bagaimana memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia," sambungnya.
Ono menegaskan, partainya sangat tegas menolak impor beras. Apalagi partai banteng amat melekat dengan ideologi Marhaen. Yakni ideologi yang kemudian dinamakan oleh sang proklamator Bung Karno karena hubungannya dengan seorang petani bernama Marhaen. Saat itu Bung Karno berdialog dengan Marhaen, dan takjub mempunya alat produksi sendiri, lahan sendiri, dan mampu menghidupi keluarganya.
"PDI Perjuangan tidak akan pernah lepas dari Marhaenisme. Jadi karena marhaenisme dari petani, pak Marhaen, jadi alangkah kualatnya kalau PDI Perjuangan tidak mendukung para petani untuk meraih kesejahterannya," ucap Ono.
