Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda Nazaputra Kiemas, mendorong pemerintah untuk membuka secara transparan kriteria penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurutnya, persoalan desil berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah yang masih bergantung pada bantuan pemerintah.
"Permasalahan desil bagi masyarakat adalah urusan hidup dan mati. Kenapa? Orang-orang, masyarakat kebanyakan, masih menginginkan bantuan-bantuan pemerintah. Terutama yang desil-desil yang rendah, artinya pendapatan-pendapatan terbawah," kata Giri, dikutip Senin (31/8/2026).
Giri menegaskan, karena penentuan desil menyangkut hajat hidup banyak orang, pemerintah harus memastikan seluruh proses dilakukan secara terbuka dan dapat dipahami masyarakat.
"Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, kita harus melakukan transparansi. Jangan sampai ada yang tidak berhak masuk menjadi penerima bantuan. Yang berhak malah tidak masuk di dalam penerimaan bantuan," ucapnya.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui secara jelas dasar dan variabel yang digunakan pemerintah dalam menentukan kelompok desil. Transparansi tersebut penting untuk menghindari kebingungan sekaligus memastikan tidak terjadi kesalahan dalam penetapan penerima bantuan.
"Makanya, kita harus mendorong transparansi dalam penentuan desil. Pemerintah harus membuka dengan jelas kriteria desil-desil yang ada. Jangan membuat kebingungan untuk masyarakat," ungkapnya.
Giri meminta pemerintah menjelaskan berbagai variabel yang digunakan dalam pengelompokan masyarakat ke dalam desil tertentu. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami alasan mereka masuk ke dalam kategori desil 1, desil 2, desil 4, maupun kategori lainnya.
"Jelaskan apa saja variabelnya. Kenapa mereka bisa masuk desil-desil 1, desil 2, desil 4. Atau yang lebih parah, ada penarik becak seorang marhaen yang tiba-tiba tidak bisa dapat bantuan karena ada di desil 10. Oleh karena itu, sinergisitas, kolaborasi, sinkronisasi harus dilakukan," jelasnya.
Selain transparansi, Giri menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam proses verifikasi dan pemutakhiran data masyarakat. Menurutnya, pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendiri karena pemerintah daerah memiliki kedekatan yang lebih besar dengan kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
"Pemerintah daerah harus dilibatkan oleh pemerintah pusat dalam melakukan verifikasi dan mengecek masyarakatnya. Pemerintah daerah melalui provinsi, kabupaten, wali kota, bupati, camat melalui kades dan lurah. Ini harus dibentuk bagaimana cara memverifikasi," tuturnya.
Ia juga menyoroti pentingnya data yang menjadi dasar penentuan desil agar selalu responsif dan adaptif terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Menurut Giri, kondisi ekonomi seseorang dapat berubah dalam waktu singkat. Seseorang yang sebelumnya memiliki pekerjaan dan pendapatan dapat sewaktu-waktu kehilangan pekerjaan sehingga tingkat kesejahteraannya mengalami perubahan.
"Kemudian, data tunggal sensus ekonomi yang menjadi dasar desil-desil ini harus responsif dan adaptif terhadap perubahan kondisi masyarakat. Hari ini bisa seorang masih bekerja dengan kondisi perekonomian yang tidak menentu, besok menjadi orang yang tidak bekerja," imbuhnya.
"Otomatis desilnya akan turun. Nah ini harus di-update. Kalau tidak terupdate, maka akan banyak masyarakat yang tidak bisa mendapatkan bantuan pemerintah," ucapnya.
Giri menilai pemutakhiran data harus dilakukan secara berkala agar pemerintah memiliki gambaran yang sesuai dengan kondisi nyata masyarakat. Ia menekankan bahwa sinkronisasi data, verifikasi, serta keterlibatan pemerintah daerah menjadi faktor penting untuk menghasilkan basis data yang akurat.
"Itu, sinkronisasi, verifikasi dan pelibatan pemerintah daerah harus digunakan dengan baik, harus dilakukan agar pemerintah pusat memiliki data yang real untuk para pemilih, untuk para orang-orang yang bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah," ujarnya.
Menurutnya, proses tersebut harus menjangkau hingga unsur pemerintahan paling bawah, mulai dari pemerintah provinsi hingga kabupaten, kota, kecamatan, desa, dan kelurahan.
Giri menegaskan perlunya mekanisme pemeriksaan ulang yang terstruktur dan terukur agar penetapan desil benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
"Ini kuncinya. Verifikasi, sinkronisasi dan pelibatan pemerintah daerah sampai ke unsur yang paling rendah dengan mekanisme check and recheck yang terstruktur dan terukur agar kita bisa mendapatkan data yang tepat, data tunggal seksus ekonomi nasional yang tepat, menentukan desil-desil agar masyarakat yang berhak, rakyat yang berhak, marhaen yang berhak mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah," pungkasnya.
