Toraja Utara, Gesuri.id - DPC PDI Perjuangan Toraja Utara menegaskan akan tetap mengontrol jalannya pemerintahan daerah. Meskipun menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintah, partai berlambang banteng ini berkomitmen menjaga fungsi pengawasan demi kepentingan masyarakat.
Sebagai informasi, PDI Perjuangan bergabung dalam koalisi besar yang beranggotakan 10 partai politik untuk mengusung pasangan Frederik Victor Palimbong (Dedy) dan Andrew Branch Silambi pada Pilkada Toraja Utara.
Pasangan ini telah resmi ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara terpilih. Menariknya, Andrew Branch Silambi yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati juga merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Toraja Utara.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Langkah politik di tingkat daerah ini berjalan beriringan dengan dinamika di tingkat pusat. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, baru-baru ini mengeluarkan surat khusus kepada seluruh kader terkait posisi politik partai sebagai penyeimbang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Surat tersebut terbit setelah posisi politik PDI Perjuangan sempat disorot oleh sejumlah partai anggota Koalisi Merah Putih (KMP), yang mempertanyakan sikap PDI-P terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Bendahara DPC PDI Perjuangan Toraja Utara, Syahrul Jamaluddin, membenarkan adanya surat penjelasan dari Ketua Umum tersebut. Surat bernomor 1275/IN/DPP/VI/2026 itu ditandatangani langsung oleh Megawati di Jakarta pada 1 Juli 2026.
Meski demikian, Syahrul menjelaskan bahwa hingga saat ini pengurus di daerah belum menerima instruksi tertulis yang spesifik mengenai teknis penegasan posisi partai tersebut. Informasi yang beredar di tingkat cabang sejauh ini masih bersifat penyampaian lisan.
"Belum ada surat resmi yang kami terima (di daerah). Yang ada baru penegasan (lisan) bahwa posisi partai adalah sebagai penyeimbang," ujar Syahrul saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Jumat (10/7/2026).
Soroti Kebijakan Pusat yang Dinilai Kurang Efisien
Meskipun instruksi tertulis belum tiba di meja DPC, PDI Perjuqngan Toraja Utara mengaku sudah memahami arah kebijakan pusat untuk tetap kritis terhadap jalannya pemerintahan.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Dalam skala nasional, Syahrul menilai beberapa program pemerintah pusat belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil. Ia menyoroti adanya kebijakan yang dinilai tidak tepat sasaran serta pengelolaan anggaran yang kurang efisien.
"Di daerah terjadi pemotongan transfer anggaran dengan alasan efisiensi. Namun di sisi lain, pemerintah pusat justru menjalankan program-program yang menurut kami belum menjadi kebutuhan utama masyarakat saat ini," tegasnya.
Beberapa program strategis nasional yang menjadi sorotan kritis dari PDI-P Toraja Utara antara lain adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
