Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengungkapkan bahwa rencana rekrutmen 24 ribu prajurit tamtama oleh TNI Angkatan Darat berkaitan dengan pembentukan batalion teritorial pembangunan.
Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari rencana penambahan lima Komando Daerah Militer (Kodam) baru sebagaimana disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak dalam rapat dengan Komisi I DPR.
"Mengenai 24 ribu tamtama yang akan direkrut, memang ada kebutuhan menurut Kepala Staf Angkatan Darat sudah dipaparkan, dipresentasikan bukan dipaparkan, di Komisi I akan adanya penambahan 5 kodam," kata Utut, Senin (16/6/2025).
Lebih lanjut, Utut menyebutkan bahwa TNI masih mengkaji sebaran lokasi pendirian lima Kodam baru tersebut. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini Komisi I DPR belum mengetahui secara pasti jumlah final rekrutan tamtama yang akan dilibatkan.
"Mereka juga sedang menggodok di titik mana saja, tentu sesuai kebutuhan dan juga untuk menjawab tantangan masa depan. Yang disampaikan oleh Jenderal Maruli Simanjuntak yang jumlah tamtamanya ini kita belum tahu. Jadi kalau ada angka 24 ribu biar nanti dijelaskan mau di-deploy di mana," ujarnya.
Utut juga menyampaikan harapannya agar publik tetap optimistis terhadap kebijakan yang diambil pemerintah.
Ia menilai Presiden Prabowo Subianto sebagai sosok yang tulus, namun mengingatkan bahwa ketulusan saja tidak cukup untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif.
"Pak Prabowo adalah Presiden yang menurut saya sangat sincere tulus, tapi sincere aja nggak cukup kan. Dia juga harus punya unit proses dan processor yang andal. Unit prosesor itu desainnya baik, prosesornya, orangnya juga orang yang integritasnya tinggi. Nah ini dua titik yang hemat saya Pak Prabowo harus banyak mengisi," jelasnya.
Sementara itu, kritik datang dari Koalisi Masyarakat Sipil yang menilai bahwa rekrutmen ribuan tamtama tersebut telah melenceng dari tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara.
Menurut mereka, TNI seharusnya fokus pada pelatihan untuk keperluan perang, bukan kegiatan sipil seperti pertanian, perkebunan, peternakan, atau layanan kesehatan.
Menanggapi kritik tersebut, TNI AD melalui Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana menjelaskan bahwa fungsi teritorial merupakan bagian dari tugas pokok TNI AD yang tidak bisa dipisahkan dari identitasnya sebagai bagian dari rakyat.
"Fungsi utama teritorial itu kita melaksanakan kegiatan sebagai bagian dari masyarakat, sebagai prajurit TNI Angkatan Darat yang di dalam jati dirinya itu melekat bahwa kita ini berasal dari rakyat, sehingga kita bersama-sama dengan rakyat menyatu, membina, menyiapkan rakyat sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan, rakyat siap untuk bersama-sama dengan TNI melaksanakan upaya pertahanan negara ini," pungkasnya.
