Samarinda, Gesuri.id - Ketua Komisi III DPRD Kaltim Fraksi PDI Perjuangan Veridiana Huraq Wang mengaku merasa kecewa atas perhatian pemerintah provinsi terhadap daerah pemilihannya yakni Kabupaten Kutai Barat.
Baca: REPDEM PDI Perjuangan Kecam Penembakan Kantor MUI Pusat
Sebab, dari total keseluruhan pagu yang dianggarkan sebesar Rp1,19 triliun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelontorkan Bantuan Keuangan (Bankeu) bagi Kabupaten Kutai Barat hanya sekitar Rp38,08 miliar.
Menurut Veridiana, masih banyak desa tertinggal di Kutai Barat yang membutuhkan fasilitasi dari pemerintah provinsi. Dengan bankeu yang diberikan, tentu perhatian yang diberikan ini dianggap tidak seimbang.
“Kalau bicara seimbang dan sesuai, jelas tidak sesuai. Masih banyak desa tertinggal di Kutai Barat. Setidaknya, ada 8 desa tertinggal yang tercatat dekat dengan Ibu Kota Negara (IKN),” katanya.
Sementara itu lanjut Veridiana Huraq Wang, ada 4 desa tertinggal di Kecamatan Bongan yang diperkirakan tidak bisa berkembang. Hal itu dikarenakan infrastruktur jalan yang tidak representatif.
“Tidak ada jalan yang representatif untuk mereka pakai. Akan tetapi kemarin kita sudah bertemu dengan pemerintah provinsi dalam upaya membantu Kutai Barat untuk jalan itu,” ungkapnya.
Wanita kelahiran Februari 1966 ini berterus terang pada wartawan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dari Kutai Barat benar-benar merasa kecewa. Ia melihat ada ego sektoral dalam hal penganggaran dari Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Terus terang saya sebagai wakil rakyat sana (Kutai Barat) menganggap begitu (adanya ego sektoral), karena seharusnya ada perhatian khusus dari pemerintah provinsi jika mereka benar-benar memperjuangkan pembangunan yang merata untuk daerah-daerah itu,” tegasnya.
Baca: Gubernur Olly Support Aspirasi Buruh, Beri Jaminan Kesehatan & Tenaga Kerja
Alasan lainnya beber Veridiana Huraq Wang, banyak kegiatan-kegiatan di Kutai Barat yang dianggap bukan menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi Kaltim. Selain itu, alasan lainnya karena usulan-usulan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk bankeu itu bukan usulan prioritas.
“Versi pemerintah provinsi, usulan itu bukan prioritas. Tapi kalau versi dari pemerintah kabupaten, yang diusulkan itu sudah pasti prioritas. Kita tidak tahu indikator penilaian prioritas itu seperti apa dari pemerintah provinsi,” terangnya.
Kurator: Nanda
