Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menegaskan, program strategis yang menyasar peningkatan status gizi anak tersebut tidak boleh menyisakan tanda tanya, terutama terkait sumber pendanaan dan tata kelola anggaran.
Menurut Vita, Komisi IX DPR RI memandang Program Makan Bergizi Gratis sebagai langkah penting dalam meningkatkan derajat kesehatan anak sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Program ini diharapkan memberi dampak nyata dan berkelanjutan bagi kesehatan generasi muda.
Baca: Ganjar Pranowo Ungkap Masyarakat Takut dengan Pajak
“Namun demikian, Komisi IX DPR RI menegaskan bahwa kejelasan informasi terkait sumber pendanaan program tersebut menjadi hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di tengah masyarakat. Negara berkewajiban menyampaikan informasi secara jujur, terbuka, dan transparan kepada publik, serta memastikan pengalokasian anggaran dilakukan secara proporsional tanpa mengorbankan prioritas sektor lainnya,” ujar Vita Ervina.
Selain soal pendanaan, Komisi IX DPR RI juga menekankan pentingnya pelaksanaan program yang transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada pemenuhan standar gizi dan keamanan pangan. Hal tersebut dinilai krusial agar tujuan utama peningkatan kesehatan anak dapat tercapai secara optimal dan terukur.
Vita menegaskan, sinergi antara DPR RI, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program. Keterbukaan data serta pengawasan bersama diperlukan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan.
"Melalui sinergi, keterbukaan data, serta pengawasan bersama antara DPR RI, pemerintah, dan masyarakat, kami berharap program ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesehatan generasi muda, sekaligus tetap menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” tegas alumnus Magister Manajemen UGM tersebut.
Baca: Ganjar Pranowo: Dari Pengacara hingga Gubernur
Pengawasan Konstruktif DPR
Sebagai legislator muda PDI Perjuangan, Vita memastikan Komisi IX DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif. Pengawasan itu mencakup kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas penggunaan anggaran, hingga kualitas pelaksanaan di lapangan.
Ia menekankan, kebijakan sebesar Program Makan Bergizi Gratis harus benar-benar berpihak pada kepentingan kesehatan anak dan masa depan generasi bangsa, bukan sekadar program populis tanpa kontrol yang jelas.
Dengan dorongan transparansi dan akuntabilitas tersebut, Komisi IX DPR RI berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi simbol komitmen negara terhadap isu gizi, tetapi juga contoh praktik tata kelola kebijakan publik yang terbuka dan bertanggung jawab
