Jakarta, Gesuri.id - Politikus PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, merespons wacana pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang didorong lima fraksi di DPRD Tapanuli Tengah, yakni NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB pada Senin (7/9/2026).
Aria menilai, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan kepala daerah, DPRD memiliki sejumlah mekanisme yang dapat ditempuh sesuai dengan aturan yang berlaku.
Menurut Aria, persoalan tersebut dapat disampaikan melalui rapat dengar pendapat maupun rapat kerja. DPRD juga memiliki hak interpelasi sebagai salah satu instrumen untuk meminta penjelasan kepada kepala daerah terkait kebijakan yang dinilai perlu dipertanyakan.
Di sisi lain, Aria menilai Bupati Masinton Pasaribu memiliki kesungguhan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Kabupaten Tapanuli Tengah, terutama setelah bencana yang terjadi di wilayah tersebut.
Karena itu, Aria meminta DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mengutamakan konsolidasi dan menyelesaikan berbagai persoalan internal yang ada.
Menurutnya, konflik berkepanjangan antara DPRD dan kepala daerah justru berpotensi menghambat penyelesaian berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat.
Terlebih, masyarakat Tapanuli Tengah masih membutuhkan perhatian pemerintah pascabencana. Salah satu persoalan yang membutuhkan perhatian adalah kondisi infrastruktur yang terdampak dan perlu segera ditangani.
Aria mengingatkan agar kepentingan rakyat ditempatkan di atas kepentingan politik di daerah. Menurutnya, dinamika politik seharusnya tidak mengesampingkan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan penyelesaian berbagai persoalan.
Ia juga menekankan bahwa kepala daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan pemerintahan. Diperlukan sinergi dan kolaborasi antara kepala daerah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program pembangunan berjalan dan persoalan masyarakat dapat diselesaikan.
Aria berharap seluruh elite politik di Tapanuli Tengah dapat membangun konsensus dan menjaga keharmonisan antara DPRD dengan pemerintah daerah.
Menurut dia, komunikasi dan kerja sama antarlembaga menjadi penting agar pemerintahan tetap berjalan efektif dan kepentingan masyarakat Tapanuli Tengah, khususnya warga yang terdampak bencana, tetap menjadi prioritas.
