Medan, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Sumatera Utara Hasyim menilai wali kota tidak serius menggali sumber-sumber yang berpotensi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah Kota Medan mengajukan formulasi jumlah Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (R-APBD) tahun 2019 sebesar Rp5,94 triliun lebih.
Baca: DPRD Kota Medan Kritisi Kinerja Wali Kota
Jumlah anggaran tersebut hanya naik Rp500 miliar lebih dari tahun 2018 sebesar Rp5,4 triliun.
Wali Kota Medan Dzulmi Eldin mengatakan, R-APBD 2019 sebesar Rp5,94 triliun terdiri dari belanja tidak langsung yang diperkirakan Rp2,07 triliun lebih (34,93 persen) dan belanja langsung Rp3,87 triliun lebih (65,07 persen).
“Masa sekelas Kota Medan R-APBD-nya cuma naik segitu dari tahun lalu (2018). Padahalkan banyak potensi-potensi untuk dijadikan sumber PAD,” kata Hasyim.
Diutarakan Hasyim, peningkatan anggaran yang diajukan tersebut terlalu kecil. Seharusnya, peningkatan dapat dimaksimalkan sekitar 5 persen dari tahun 2018.
Baca: Gelorakan Pancasila untuk Perkuat Persatuan Bangsa
“Pemko Medan selama ini belum menujukkan kesungguhan menggali potensi PAD. Jika saja pemko bersikap tegas menindak oknum yang masih melakukan kebocoran, maka pendapatan akan naik drastis. Untuk itu, wali kota harus meminimalisir kebocoran melalui pengawasan,” sebutnya.
Hasyim menambahkan, kebocoran PAD sudah terbukti adanya oknum ASN di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) yang terkena OTT polisi. Untuk itu, ke depan harus mampu melakukan perbaikan peningkatan sumber PAD yang spektakuler.
