Semarang, Gesuri.id - Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, meminta Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menepati janjinya soal insentif tenaga kesehatan dan alat kesehatan di RSUD Bung Karno Solo.
Hal itu disampaikan juga oleh Rudy kepada Presiden Joko Widodo di tengah acara Pengarahan Presiden RI untuk penanganan Covid-19 di Jawa Tengah, Selasa (30/6).
Baca: Puan: Pelayanan Kesehatan Harus Jangkau Seluruh Rakyat
Sebelumnya, Ganjar menunjuk RSUD Bung Karno di Solo sebagai rumah sakit khusus virus corona di Jawa Tengah. Namun hingga kini, belum ada kepastian soal insentif tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut.
Selain insentif, alat kesehatan yang diajukan Pemkot Solo sebesar Rp53 miliar juga belum tahu kapan akan cair.
"Sesuai perintah Pak Gubernur (Ganjar), RSUD Bung Karno sebagai rumah sakit khusus virus corona. Sampai hari ini pengajuan yang diperintahkan (Ganjar) soal insentif nakes belum direalisasi pembayarannya. Alat-alat kesehatan yang kita ajukan belum ada kejelasan. Mohon segera direalisasikan," ungkap Rudy kepada Jokowi melansir tayangan resmi Sekretariat Kabinet, dilansir dari idntimes.
Rudy menjelaskan bahwa pasien virus corona yang dirawat di RSUD Bung Karno tidak hanya dari warga Solo saja, melainkan juga warga dari luar seperti dari Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Boyolali. Bahkan, ada juga yang dari Jawa Timur yakni dari Jombang.
Menerima laporan tersebut, Ganjar lantas menanyakan jumlah pasien COVID-19 yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit yang terletak di kawasan Semanggi Solo itu.
"Pak Wali, yang dirawat di situ berapa?," tanya Ganjar.
Baca: Pebisnis Covid-19 Harus Ditindak Powerful Oleh Negara
Jawab Rudy, "Yang dirawat tinggal satu. Kemarin yang dirawat cukup banyak."
"Baik, saya kirim Kadinkes untuk mengecek ke sana," tutup Ganjar.
Presiden Joko Widodo yang mendengar keluhan Wali Kota Solo menyampaikan apabila persoalan tersebut tak bisa diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka akan diselesaikan pemerintah pusat.
"Kalau nanti tidak bisa diselesaikan Pak Gub (Ganjar), akan diselesaikan dari (pemerintah) pusat," jelas Jokowi.
