Jakarta, Gesuri.id - DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendesak pemerintah kota untuk segera menangani keluhan warga di sekitar TPA Cipeucang, Kecamatan Serpong, yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih akibat dugaan pencemaran dari penumpukan sampah.
Kondisi ini mencuat setelah dibatalkannya proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Tangsel dan Kota Tangerang. Limbah cair atau air lindi dari tumpukan sampah dilaporkan mencemari lingkungan permukiman warga.
Baca: Ganjar Tegaskan Pemuda Harus Benar-benar Siap
Wakil Ketua DPRD Tangsel, Wanto Sugito meminta pemkot untuk mengambil langkah cepat dan konkret. Ia menegaskan, pemkot tidak boleh bersikap pasif dan harus aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar masyarakat tidak terus menjadi korban.
“Pemerintah pusat memang sudah memutuskan agar proyek PSEL Tangsel dan Kota Tangerang dilebur menjadi satu di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, sesuai Perpres Nomor 109 Tahun 2025. Kami mendukung integrasi ini karena dinilai positif dan efisien,” kata Wanto, Jumat (31/10/2025).
Namun, ia menegaskan agar Pemkot Tangsel tidak hanya berperan sebagai pengirim sampah tanpa mendapatkan manfaat langsung bagi daerah.
“Kita mendukung kebijakan pusat, tetapi Tangsel jangan hanya jadi pengirim sampah tanpa manfaat nyata. Silakan dikaji lebih dalam oleh pemkot bersama pusat,” tegasnya.
Wanto juga mengingatkan pentingnya strategi pengelolaan sampah selama masa pembangunan proyek PSEL Jatiwaringin yang diperkirakan memakan waktu 2 tahun. Menurutnya, penguatan manajemen sampah di tingkat kota harus segera dilakukan agar tidak terjadi penumpukan di TPA Cipeucang.
“Sambil menunggu PSEL Jatiwaringin beroperasi, pemkot harus memperkuat pengelolaan sampah di tingkat kota dan masyarakat. Apalagi TPA Cipeucang sudah overload dan kondisinya memprihatinkan,” ujarnya.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan itu menyoroti dampak langsung terhadap warga, terutama krisis air bersih. Ia menyarankan agar pemkot menyiapkan langkah darurat, seperti pembangunan sumur dalam, jaringan PDAM tambahan, serta rehabilitasi lingkungan di sekitar kawasan terdampak.
"Jangan tunggu sampai warga menjerit baru bertindak. DPRD siap mendukung dari sisi kebijakan dan anggaran, asal fokusnya jelas, yakni kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan lingkungan,” pungkas Wanto.
